RaebesiNews.com – Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini adalah potret suram dari sebuah warisan pemerintahan yang gagal, proyek ambisius yang dibanggakan oleh mantan Bupati Malaka, Simon Nahak, namun kini justru berubah menjadi pusat perhatian aparat penegak hukum karena diduga menjadi ladang bancakan anggaran.
Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku yang menghabiskan Rp44,95 miliar dari anggaran negara itu kini sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT). Dugaan utama: markup anggaran, manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan pelaksanaan pekerjaan yang jauh dari standar kelayakan.
Baca Juga: Banyak Alkes Terbengkalai di RS Pratama Wewiku: Warisan Gagal Era Simon Nahak
“Kami telah menyita seluruh dokumen proyek dan akan memanggil semua pihak,” tegas Ridwan Sujana Angsar, Aspidusus Kejati NTT.
Struktur Mahal, Lantai Satu: Akal Sehat Dipermainkan
Dalam hasil telaah awal penyidik, ditemukan bahwa proyek ini menggelontorkan Rp15 miliar hanya untuk bangunan berlantai satu. Sebagai pembanding, RS Pratama Kualin, yang bertingkat, hanya menelan biaya sekitar Rp38 miliar.
Logika publik pun dipertaruhkan. Di mana letak efisiensi? Di mana rasionalitas anggaran?
Baca Juga: Setahun RS Pratama Wewiku Mangkrak, Aktivis Malaka Diam Membisu Tak Punya Nyali
Instalasi Rp1 Miliar, Tapi Tak Layak
Item pekerjaan mekanikal dan elektrikal disebut-sebut menelan hampir Rp1 miliar, namun fakta di lapangan menunjukkan instalasi listrik yang terpasang tidak memenuhi standar sebuah fasilitas kesehatan.
Begitu pula dengan pekerjaan Plumbing dan Modular Operating Theatre (MOT) senilai Rp2 miliar, yang hingga kini masih menyimpan tanda tanya besar soal kualitas dan spesifikasinya.
Proyek Era Simon Nahak: Rakyat Ditinggalkan, Masalah Diturunkan
Proyek ini dibangun pada masa kepemimpinan Simon Nahak, ketika janji-janji perubahan digaungkan, namun pelaksanaan di lapangan justru menyimpan banyak kejanggalan.
Baca Juga: Bupati SBS Tegas: Kepsek yang Diganti Harus Segera Dipindahkan untuk Cegah Konflik
Alih-alih menjadi tonggak pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, RS Pratama Wewiku kini menjadi bukti nyata dari tata kelola anggaran yang diduga amburadul dan sarat permainan.
Warisan yang ditinggalkan bukanlah pelayanan, melainkan tumpukan masalah hukum dan dugaan penyimpangan.
Kejati Bergerak: Semua Akan Dipanggil
Kejati NTT kini telah mengamankan dokumen proyek dan dalam waktu dekat akan memanggil:
*Pengguna Anggaran
*PPK
*Kontraktor
*Konsultan
dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini.
“Kami ingin pastikan apakah penyimpangan ini bagian dari kesalahan teknis atau skenario korupsi yang terencana,” ujar Ridwan Sujana.
Baca Juga: Gotong Royong di Dusun Tabene, Penjabat Desa Umakatahan Pimpin Aksi Bersihkan PAUD Maria Helena
Rakyat Mengeluh, Pejabat Menikmati?
Sementara rakyat di Malaka masih kesulitan mengakses layanan medis yang layak, rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat justru diduga jadi sarang korupsi. Di balik cat tembok yang baru, tersimpan aroma busuk permainan anggaran. Apakah ini wajah asli dari proyek “pro-rakyat”?
Kejati NTT telah menyatakan komitmennya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, menegakkan hukum atas nama publik, dan mengembalikan martabat anggaran negara.
RS Pratama Wewiku adalah simbol: apakah pemimpin kita membangun untuk rakyat atau membangun untuk komplotannya?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
