RaebesiNews.com – Ada satu hal yang kini menjadi tontonan memalukan di Malaka: munculnya gelombang “aktivis dadakan”, orang-orang yang baru ingat rakyat setelah kekuasaan lepas dari tangan. Lebih ironis lagi, sebagian dari mereka bukan sekadar aktivis dadakan… tetapi aktivis bayaran yang sangat murah.
Mereka membuka mulut bukan karena kebenaran, tetapi karena ada yang meniupkan sedikit kepentingan.
Mereka membuat gaduh bukan karena idealisme, tetapi karena ada amplop tipis yang berpindah tangan.
Mereka menulis status, membuat video, dan menggonggong di media sosial bukan karena kejujuran, tetapi karena ada “tuan” yang memelihara mereka dengan harga yang bahkan tak sebanding dengan martabat seorang warga biasa.
Fenomena aktivis murahan ini semakin jelas terlihat pasca Pilkada.
Mereka yang kemarin kalah politik tiba-tiba mengaku memperjuangkan rakyat. Namun publik tahu, sebagian dari mereka adalah “alat politik lepas pakai”, orang-orang yang siap bersuara sesuai pesan sponsor… selama ada bayaran. Harga diri mereka begitu murah sehingga satu-dua juta saja sudah cukup untuk membuat mereka memaki siapa saja.
Yang paling memalukan, sebagian dari mereka berasal dari lingkar kekuasaan masa lalu, lingkar yang meninggalkan catatan gelap:
• Proyek septic tank bermasalah.
• Proyek mangkrak RS Pratama Wewiku.
• Dugaan penyimpangan dana Seroja.
Proyek-proyek itu bernilai miliaran rupiah, dan hingga kini menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh.
Tetapi lihatlah ironi itu:
Mereka yang dulu diam ketika miliaran rupiah diduga diselewengkan, kini ribut karena… honor kritikan mereka tidak sebesar yang mereka bayangkan.
Orang-orang yang diam melihat kerusakan besar, kini teriak melihat hal kecil.
Mengapa?
Karena hari ini mereka tidak lagi duduk di meja kekuasaan.
Karena hari ini mereka tidak lagi menikmati kenyamanan fasilitas.
Maka mereka menjual suara, menjual moral, menjual diri, demi upah yang bahkan tidak cukup membeli harga diri.
Sementara itu, Pemerintah SBS–HMS memilih jalan yang kontras: jalan yang sunyi tetapi bekerja.
Urusan PPPK ditangani secara resmi melalui kementerian, bukan melalui janji hoaks atau koar-koar sponsor.
Pelayanan kesehatan gratis dengan e-KTP tetap berjalan.
Irigasi dari Bendung Benenai dimaksimalkan untuk pertanian.
Pembangunan dilakukan bertahap, sesuai anggaran dan regulasi.
Pemerintah bekerja, aktivis bayaran berteriak.
Sungguh potret yang mudah dibedakan.
Fenomena aktivis murahan ini bukan ancaman bagi pemerintahan.
Tetapi ia adalah ancaman bagi kualitas intelektual masyarakat.
Ketika ruang publik dipenuhi suara-suara yang dibayar murah, diskusi kehilangan substansi. Pendapat menjadi komoditas. Kritik berubah menjadi dagangan.
Publik Malaka harus berhati-hati membedakan mana kritik yang lahir dari kejujuran, dan mana yang lahir dari transaksi. Mana advokasi, dan mana audit pesanan. Mana suara hati, dan mana suara amplop.
Pada akhirnya, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang menjual idealisme dengan harga yang lebih murah daripada ongkos bensin menuju warung kopi.
Mereka boleh berteriak hari ini.
Mereka boleh menggonggong di pinggir jalan politik.
Tetapi rakyat Malaka sudah tahu:
suara yang lahir dari amplop tidak lebih kuat daripada suara yang lahir dari hati.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
