Revolusi atau Komedi Jalanan? Aliansi Revolusi Malaka Bungkam Soal RS Pratama Wewiku dan Septic Tank

RaebesiNews.com – Beberapa hari lalu, jalanan di Betun kembali ramai dengan aksi demonstrasi. Aliansi Revolusi Malaka turun ke jalan, membawa spanduk, baliho, dan orasi lantang.

Mereka mengusung isu dugaan korupsi bantuan rumah Seroja. Bagi mereka, itu seolah-olah satu-satunya luka yang membelit Kabupaten Malaka.

Namun, publik segera bertanya: mengapa hanya itu? Mengapa RS Pratama Wewiku yang mangkrak bertahun-tahun dan proyek septic tank di Desa Wederok dan Raimataus yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Atambua sama sekali tak disinggung? Apakah ini sekadar lupa? Ataukah sebuah “lupa yang disengaja”?

RS Pratama Wewiku: Monumen Kegagalan

Tak ada rakyat Malaka yang tak tahu soal RS Pratama Wewiku. Proyek puluhan miliar ini berdiri megah, tetapi fungsinya nol. Gedungnya ada, tapi pasien tak pernah mendapat pelayanan. Rakyat yang sakit tetap harus antre di RSUP Betun yang terbatas, atau dirujuk jauh keluar daerah.

Kasus ini bukan semata soal uang yang raib, melainkan soal hak rakyat atas pelayanan kesehatan. Setiap nyawa yang terlambat tertolong karena rumah sakit itu mangkrak adalah bukti kegagalan pemerintah sebelumnya. Anehnya, Aliansi Revolusi Malaka seolah kehilangan suara saat menyentuh isu ini.

Septic Tank Wederok dan Raimataus: Aroma Busuk

Proyek septic tank tahun 2021 di Desa Wederok dan Raimataus juga tak kalah memalukan. Alih-alih menjadi fasilitas sanitasi yang bermanfaat, proyek ini justru jadi bancakan.

Kejaksaan Negeri Atambua bahkan sudah menahan dua tersangka: seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kuasa direktur perusahaan pelaksana. Fakta hukumnya jelas, ada dugaan korupsi, ada kerugian negara, ada hak rakyat yang dirampas.

Tetapi, lagi-lagi, Aliansi Revolusi Malaka bungkam. Tidak ada teriakan di jalan, tidak ada poster yang menyebut Wederok dan Raimataus.

Wabup HMS Mengingatkan

Ironisnya, justru Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), yang mengingatkan para pendemo. Dalam forum resmi, ia menegaskan bahwa kasus RS Pratama Wewiku dan septic tank juga harus disuarakan. Seolah-olah pejabat pemerintah yang menasihati para aktivis agar lebih lengkap dalam memperjuangkan rakyat.

Bukankah ini terbalik? Bukankah biasanya aktivis yang mengingatkan pemerintah, bukan sebaliknya?

Gerakan yang Tumpul

Demonstrasi adalah hak konstitusional. Tetapi hak itu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral: bersuara untuk semua rakyat, bukan untuk sebagian kasus.

Jika Aliansi Revolusi Malaka hanya memilih isu rumah Seroja, publik berhak curiga. Jangan-jangan ada tangan-tangan politik yang mengarahkan fokus mereka. Jangan-jangan ada pihak yang ingin kasus tertentu disorot, sementara kasus lain ditenggelamkan.

Gerakan rakyat sejati tidak boleh tumpul. Ia harus berani menyoroti semua masalah, tanpa pandang bulu.

Publik Malaka tentu tahu siapa yang paling dirugikan bila kasus RS Pratama Wewiku dan septic tank disuarakan, dan siapa yang paling diuntungkan bila hanya rumah Seroja yang ditonjolkan.

Kalau benar ini gerakan rakyat, sebutlah semua kasus. Kalau hanya satu, publik berhak menyebutnya isu pesanan.

Revolusi atau Komedi Jalanan?

Kata “revolusi” identik dengan keberanian melawan ketidakadilan. Tetapi jika gerakan ini hanya berani menyentuh sebagian kecil masalah, maka kata itu kehilangan makna.

Yang tersisa hanyalah komedi jalanan: ramai di awal, hambar di isi.

Rakyat Malaka pantas mendapatkan perjuangan yang tulus. Mereka butuh suara yang menyeluruh, bukan seleksi isu. Jika Aliansi Revolusi Malaka ingin dicatat sejarah sebagai pejuang, mereka harus berani menyuarakan semuanya: rumah Seroja, RS Pratama Wewiku, septic tank, dan lainnya.

Kalau tidak, sejarah hanya akan menulis mereka bukan sebagai revolusioner, melainkan boneka politik. Dan Malaka tidak butuh boneka. Malaka butuh pejuang.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.