Pindahkan RS Pratama ke Wewiku, Kini Bermasalah: Simon Nahak Wajib Diperiksa!

RaebesiNews.com – Ketika rakyat mengidamkan pelayanan kesehatan yang layak, justru proyek RS Pratama Wewiku menjelma jadi kuburan uang negara. Rumah sakit yang awalnya dirancang untuk melayani masyarakat di wilayah perbatasan itu kini mangkrak dan menebar aroma busuk korupsi.

Yang lebih menggemparkan, proyek ini merupakan hasil keputusan politik mantan Bupati Malaka, Simon Nahak. Kini, publik menuntut: Simon Nahak harus diperiksa!

Baca Juga: Hadirnya RS Pratama Wewiku Bikin Masuk Angin Banyak Orang, Simon Nahak Wajib Tanggung Jawab

Jejak Kontroversial Pemindahan Lokasi

Proyek RS Pratama ini awalnya dirancang di Kecamatan Laenmanen. Tapi secara sepihak, Simon Nahak memutuskan memindahkannya ke Wewiku. Keputusan yang hingga kini tidak pernah dikawal dengan kajian teknis yang transparan dan partisipatif. Tak ada kajian lingkungan, tak ada pertimbangan aksesibilitas wilayah. Semua diduga hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat.

Dan hasilnya? RS Pratama Wewiku kini menjadi proyek gagal. Progres pembangunan yang tak kunjung rampung, dana miliaran yang menguap, dan rakyat yang tak kunjung mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijanjikan.

Baca Juga: Tiup Lilin dan Gunting Pita Simon Nahak di RS Pratama Wewiku Membawa Petaka

Dugaan Korupsi: Kejati NTT Turun Tangan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) kini resmi menaikkan status kasus dugaan korupsi proyek RS Pratama Wewiku ke tahap penyidikan. Hal ini diumumkan setelah penyelidikan yang berlangsung berbulan-bulan menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam proyek senilai miliaran rupiah itu.

Sumber internal di kejaksaan menyebutkan bahwa terdapat dugaan mark-up anggaran, penggelembungan biaya konstruksi, hingga penunjukan rekanan yang tidak sesuai prosedur. Semua benang kusut ini merujuk pada satu nama besar yang dulu memimpin Malaka: Simon Nahak.

Baca Juga: Proyek RS Pratama Wewiku Gunakan E-Katalog, Kejati NTT Duga Ada Konspirasi

Simon Nahak Tak Bisa Lepas Tangan

Dalam sistem pemerintahan, kepala daerah adalah penanggung jawab tertinggi atas proyek strategis daerah, apalagi proyek fisik besar seperti rumah sakit. Jika RS Pratama Wewiku kini mangkrak dan merugikan keuangan negara, maka Simon Nahak tak bisa sekadar berlindung di balik birokrasi.

Simon bukan hanya menyetujui pemindahan lokasi proyek, dialah yang memerintahkannya. Ia bukan sekadar mengetahui, dialah yang mendalangi semua proses pergeseran tanpa partisipasi publik dan transparansi anggaran. Dan sekarang, ketika aroma busuk korupsi menyebar, ia tak bisa bersembunyi di balik diam.

Baca Juga: Polemik RS Pratama Wewiku: Simon Nahak Pernah Bilang, Ikan Itu Busuk dari Kepala

Suara Rakyat: Simon Harus Diperiksa!

Gelombang desakan dari masyarakat terus menguat. Tokoh-tokoh adat, aktivis muda, hingga organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa Kejati NTT wajib memanggil dan memeriksa Simon Nahak. Tidak hanya sebagai saksi, tetapi sebagai penanggung jawab utama yang berpotensi menjadi tersangka.

“Ini bukan soal politik, ini soal uang rakyat. Kalau benar ada korupsi, maka siapa pun yang terlibat harus dihukum, termasuk mantan bupati,” ujar Servas Seran, aktivis anti-korupsi Malaka.

Baca Juga: Motif Cemburu, Pria di Jakarta Siram Air Keras ke Mantan Istri dan Pasangan Barunya

Keadilan untuk Rakyat, Bukan Kekebalan untuk Elit

Kasus RS Pratama Wewiku bukan hanya skandal infrastruktur. Ini adalah simbol dari kegagalan kepemimpinan yang mengorbankan pelayanan dasar demi proyek pencitraan. Jika hukum gagal menyentuh para elit yang bertanggung jawab, maka rakyat akan terus menjadi korban.

Kini bola panas ada di tangan Kejati NTT. Jika hukum benar-benar tajam ke atas, bukan hanya ke bawah, maka pemeriksaan terhadap Simon Nahak adalah keniscayaan.

Malaka tak butuh pemimpin yang jago pidato tapi gagal membangun. Malaka butuh keadilan. Dan keadilan menuntut: Simon Nahak harus diperiksa!***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.