RaebesiNews.com – Sejumlah kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan aspirasi terkait berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dalam pertemuan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Jumat.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah berharap pemerintah pusat tidak lagi mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2027. Menurut mereka, kebijakan pengurangan anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan berbagai program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati, wakil bupati, dan wali kota se-Provinsi NTT.
Pemerintah Kabupaten Malaka turut hadir dalam pertemuan tersebut yang diwakili oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS). Kehadiran HMS menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Malaka agar kebutuhan fiskal daerah mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional.
Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menegaskan bahwa Dana Transfer ke Daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Karena itu, mereka meminta Banggar DPR RI menjadikan aspirasi yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Menurut para kepala daerah, kepastian alokasi anggaran sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2027, sehingga target pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTT dapat terus diwujudkan.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembiayaan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu
Manggarai Barat, Jumat (03/07/2026) – Pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu menjadi salah satu isu utama yang disampaikan para kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat.
Forum yang dihadiri Wakil Ketua Banggar DPR RI, Gubernur NTT, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati, wakil bupati, dan wali kota se-NTT itu membahas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, terutama semakin besarnya beban belanja pegawai.
Pemerintah Kabupaten Malaka diwakili oleh Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) bersama Kepala Badan Keuangan Daerah yang turut mengikuti pembahasan tersebut.
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menegaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, telah menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para kepala daerah menilai pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat pelayanan publik. Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah pusat turut bertanggung jawab, bahkan mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, sehingga pemerintah daerah tidak lagi menanggung seluruh beban tersebut.
Menurut mereka, apabila pembiayaan PPPK tetap sepenuhnya dibebankan kepada APBD, maka kemampuan daerah untuk membiayai program-program prioritas akan terus menurun. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada perlambatan pembangunan dan berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui forum bersama Banggar DPR RI tersebut, para kepala daerah berharap aspirasi mereka dapat menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah dengan memberikan dukungan pembiayaan PPPK dari pemerintah pusat, sehingga APBD dapat lebih difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Usulan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pertemuan, mengingat hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTT menghadapi tantangan fiskal yang sama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
