RaebesiNews.com – Gedung Kantor Bupati Malaka kini berdiri megah. Dari kejauhan, ia tampak kokoh, menjulang sebagai simbol kebesaran daerah. Tetapi mari kita jujur: apakah sebuah gedung bisa disebut selesai bila tidak ada jalan untuk mencapainya?
Apakah gedung itu bisa difungsikan bila masyarakat harus berjalan kaki menembus lumpur hanya untuk mengurus satu lembar berkas? Tentu tidak.
Kantor Bupati Malaka memang sudah selesai dibangun secara fisik, tapi belum selesai dikerjakan sebagai sebuah proyek pemerintahan. Mengapa? Karena akses jalan, urat nadi utama yang menghubungkan rakyat dengan pusat pelayanan, tidak pernah disiapkan.
Maka, gedung itu bukan hanya tak berfungsi, tetapi juga menjadi monumen paling nyata dari pembangunan yang dipaksakan tanpa perencanaan matang.
Warisan Simon Nahak: Bangunan Megah, Tanpa Arah
Semua orang tahu, proyek ini adalah warisan Simon Nahak. Ia dipaksakan sebagai “prestasi”, seolah-olah Malaka akan tampil lebih berwibawa dengan kantor megah.
Namun, apa artinya kantor megah bila tidak ada akses menuju ke sana? Apa artinya bangunan berdiri gagah, jika rakyat yang menjadi pemilik sah kedaulatan ini bahkan tak bisa mencapainya dengan mudah?
Sebuah kantor bupati, sebagaimana fungsi dasarnya, adalah tempat rakyat datang untuk mengurus kepentingan administratif. Tetapi kantor tanpa jalan hanyalah bangunan mati.
Ia indah di foto, tetapi kosong dalam fungsi. Ia megah di luar, tetapi menyedihkan di dalam. Ia adalah buah dari perencanaan yang serampangan, sebuah keputusan yang lahir bukan dari kebutuhan rakyat, melainkan dari ambisi personal.
Rakyat Tidak Butuh Kantor Megah
Rakyat Malaka sejak awal tidak pernah menuntut kantor bupati yang menjulang. Mereka butuh sesuatu yang jauh lebih sederhana, tapi vital: jalan bagus, pelayanan kesehatan gratis dan prima, irigasi yang kuat untuk melawan banjir, traktor untuk balik tanah gratis, serta akses pendidikan dan pelayanan publik yang memudahkan hidup mereka.
Rakyat tidak lapar gedung megah. Mereka lapar kesejahteraan. Mereka tidak haus monumen prestisius. Mereka haus air irigasi untuk sawah mereka. Mereka tidak bermimpi melihat bupati duduk di kursi besar di ruangan ber-AC, tetapi bermimpi anak-anak mereka bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
Maka, ketika Simon Nahak memilih membangun kantor tanpa memikirkan akses jalan, ia sejatinya memilih membangun ambisi pribadi dan meninggalkan kebutuhan rakyat.
Aktivis Dadakan: Suara Bising Tanpa Nalar
Lebih ironis lagi, hari ini muncul kelompok yang saya sebut sebagai “aktivis dadakan.” Mereka bersuara lantang di ruang publik, mendesak agar SBS-HMS segera berkantor di gedung itu. Pertanyaannya: untuk apa?
Apakah mereka ingin pejabat berkantor di tempat yang sulit dijangkau rakyat? Apakah mereka rela melihat masyarakat datang mengurus berkas dengan berjalan kaki, menyeberangi lumpur, hanya demi memuaskan ego mereka? Apakah mereka pikir demokrasi hanya soal simbol: duduk di gedung baru, tanpa peduli apakah rakyat bisa masuk atau tidak?
Aktivis macam ini sesungguhnya bukan sedang membela rakyat, melainkan sedang mencari panggung. Mereka menutup mata terhadap fakta bahwa kantor itu belum selesai sebagai proyek. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa tanpa jalan, kantor itu hanyalah dekorasi mahal.
SBS-HMS: Memilih Rakyat, Bukan Gedung
Berbeda dengan Simon Nahak yang sibuk membangun monumen, SBS-HMS memilih membangun rakyat. Mari lihat bukti nyata:
1. Pelayanan kesehatan gratis dan prima: cukup dengan e-KTP, rakyat bisa berobat di RSUP Betun.
2. Balik tanah gratis: traktor pemerintah hadir untuk membajak lahan rakyat tanpa biaya.
3. Pembangunan jalan dan jembatan: membuka isolasi desa-desa agar ekonomi rakyat bergerak.
4. Penguatan tebing sungai: solusi konkret melawan banjir tahunan yang merugikan warga.
Inilah yang disebut prioritas. Inilah yang disebut keberpihakan sejati. SBS-HMS tidak silau pada gedung setengah jadi, karena mereka tahu rakyat tidak lapar kantor, melainkan lapar kehidupan yang layak.
Siapa yang Harus Disalahkan?
Maka, ketika rakyat bertanya: siapa yang harus disalahkan atas proyek kantor bupati yang belum selesai dikerjakan? Jawabannya tidak lain adalah: Simon Nahak. Dialah yang memaksakan proyek ini tanpa perencanaan matang, meninggalkan pekerjaan setengah, dan kini membebani pemerintahan berikutnya.
Dan untuk para aktivis dadakan, tanyakan pada hati nurani kalian: apakah lebih penting memaksa SBS-HMS berkantor di gedung tanpa jalan, atau mendukung program yang benar-benar memberi makan, memberi kesehatan, dan memberi masa depan untuk rakyat Malaka?
Kantor bupati memang penting. Tetapi rakyat jauh lebih penting. Gedung bisa menunggu, tetapi perut rakyat tidak bisa. Jalan bisa ditunda, tetapi nyawa rakyat tidak boleh dipertaruhkan. Dan di titik inilah kita melihat perbedaan: Simon Nahak membangun gedung, SBS-HMS membangun kehidupan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
