RAEBESINEWS.COM – Pilkada Malaka 2024 telah menorehkan sejarah baru. Tapi, bukannya merayakan kedewasaan demokrasi, sebagian justru sibuk menciptakan kekacauan narasi.
Mereka adalah para tukang kritik dadakan, orang-orang yang dulunya penikmat kekuasaan, kini menjelma jadi penjilat mikrofon di media sosial, seolah-olah paling paham soal birokrasi.
Lucu dan memprihatinkan. Mereka bicara seolah-olah mengerti soal tata kelola pemerintahan, soal anggaran daerah, soal pelayanan publik, padahal mereka bahkan belum pernah jadi pegawai barang sehari pun.
Lalu mereka menggurui dua sosok yang kenyang makan asam garam birokrasi?
Baca Juga: Fitnah 7000 Tenaga Kontrak: Hoaks yang Diciptakan Barisan Sakit Hati
Siapa SBS?
Ia bukan sekadar mantan Bupati. Ia adalah seorang birokrat tulen. Empat puluh dua tahun menjadi abdi negara, dari level bawah hingga puncak, tahu betul tikungan birokrasi dan dinamika anggaran. Ia memimpin Malaka sebagai bupati selama lima tahun (2016–2021), kemudian dipercaya menjadi Staf Khusus Gubernur NTT bidang Kesehatan (2021–2023)—bukan karena titipan politik, tapi karena kapasitas dan integritas.
SBS bukan tipe pemimpin pencitraan. Ia paling benci penipu dan janji palsu. Ia bicara dengan data, bekerja dengan hasil, dan berpikir jauh ke depan. Maka sungguh memalukan jika ada mantan tim sukses yang mencoba mengajarinya soal manajemen APBD. Itu ibarat mengajari ikan cara berenang.
Baca Juga: Sasana Tinju Sakti Malaka: Janji Simon Nahak yang KO di Ronde Awal
Dan HMS?
Henri Melki Simu bukan anak kemarin sore. Sepuluh tahun duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka membuatnya sangat paham peta kekuatan dan keterbatasan APBD. Ia tahu betul bahwa membangun daerah seperti Malaka tidak bisa hanya dengan mimpi dan slogan. Dibutuhkan pemimpin yang realistis, bukan pengkhayal yang doyan berjanji lalu menghilang saat kalah.
HMS juga lahir dari rakyat, memahami denyut nadi masyarakat akar rumput. Maka ketika ia terpilih sebagai Wakil Bupati, itu bukan semata hasil mesin politik, tapi juga buah dari kepercayaan publik yang tahu siapa yang layak memimpin dan siapa yang hanya bermodalkan ambisi.
Baca Juga: Seskab Teddy Ungkap Prabowo Support Papua Nugini untuk Gabung ke ASEAN
Kini bandingkan dengan para pengkritik itu
Mereka bukan siapa-siapa. Tidak punya rekam jejak. Tidak punya pengalaman. Tidak pernah mengelola satu rupiah pun uang rakyat. Tapi tiba-tiba merasa paling tahu cara memimpin. Paling tahu cara mengelola APBD. Mereka bicara birokrasi seolah-olah pernah hidup di dalamnya. Padahal, pengalaman paling dekat mereka dengan pemerintahan hanyalah sebagai penonton.
Dan ironisnya, suara-suara mereka kini lebih mirip ratapan: kecewa karena gagal, menuduh karena tak dipercaya, mencaci karena tak terima ditinggal rakyat. Mereka adalah contoh nyata dari mereka yang gagal move on, yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri.
Baca Juga: Pemkab Malaka Teken MoU dengan Kejari Belu: Penguatan Kepatuhan Hukum demi Kesejahteraan Rakyat
SBS dan HMS tak perlu menjawab fitnah mereka
Rekam jejak dan akal sehat rakyat sudah cukup menjawab semuanya. Rakyat Malaka tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya mencari panggung. Siapa yang berjuang dari desa ke desa, dan siapa yang hanya sibuk bersolek menjelang pilkada lalu menghilang.
Bagi para tukang kritik dadakan: mungkin sudah saatnya kalian bercermin. Rakyat tak bisa dibodohi dengan isu murahan. Pilkada sudah selesai. Yang kalah seharusnya tahu diri, bukan membakar rumah hanya karena gagal masuk pintu.
Jika kalian benar-benar mencintai Malaka, bantu pemerintah dengan solusi, bukan hoaks. Tapi jika kalian hanya datang untuk merusak, sejarah akan mencatat kalian bukan sebagai pahlawan demokrasi, tapi sebagai pecundang yang menolak dewasa.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
