RaebesiNews.com – Beberapa bulan terakhir, Malaka digemparkan oleh berbagai aksi demonstrasi. Hampir tiap bulan ada kelompok yang menamakan diri “aktivis” turun ke jalan, membawa poster dan toa, berteriak lantang soal rumah jabatan Bupati dan kantor Bupati yang belum ditempati.
Sekilas, aksi-aksi itu terlihat heroik. Mereka seakan menjadi garda moral yang mengawal jalannya pemerintahan. Namun bila ditelusuri lebih dalam, justru tampak bahwa ada sesuatu yang janggal.
Mengapa mereka begitu ribut soal rumah jabatan, sementara tiga skandal besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru jarang sekali mereka suarakan?
Tiga Skandal Besar yang Dibiarkan Senyap
1. Skandal Bantuan Rumah Seroja
Bencana Seroja pada April 2021 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Malaka. Ribuan rumah hancur, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah pusat menggelontorkan dana besar untuk membangun kembali rumah-rumah itu. Namun, alih-alih menjadi penghiburan, proyek bantuan ini malah dipenuhi dugaan penyimpangan. Banyak rumah bantuan yang tidak layak huni, kualitasnya rendah, bahkan ada yang mangkrak.
Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya dana besar itu? Mengapa penderitaan korban bencana justru menjadi ladang bancakan? Inilah skandal pertama yang seharusnya menjadi sorotan tajam para aktivis.
2. Skandal Proyek Septic Tank
Masalah sanitasi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk proyek septic tank di berbagai desa. Tetapi kenyataannya, proyek itu justru menimbulkan bau busuk dugaan korupsi. Banyak septic tank yang dibangun asal-asalan, bahkan ada yang tidak bisa dipakai.
Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat, malah hanya menerima lubang-lubang kosong yang tidak bisa digunakan. Skandal kedua ini jelas menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil, tetapi lagi-lagi, suara para aktivis dadakan nyaris tak terdengar.
3. Skandal RS Pratama Wewiku
Yang paling anyar, dan paling memukul nurani, adalah dugaan korupsi pembangunan RS Pratama Wewiku. Rumah sakit ini sejatinya dibangun untuk mendekatkan akses kesehatan masyarakat di wilayah selatan Malaka. Tetapi hingga kini, fasilitas itu tidak berfungsi maksimal. Ada banyak sorotan soal pengelolaan anggaran, kualitas bangunan, dan dugaan permainan proyek.
Rakyat bertanya: bagaimana mungkin rumah sakit yang diimpikan itu justru menyisakan masalah besar? Bukankah kesehatan adalah hak dasar warga negara?
Tiga skandal ini nyata, besar, dan menyangkut hidup rakyat. Ironisnya, ketiganya nyaris luput dari teriakan para aktivis jalanan.
Rumah Jabatan Bupati: Isu Receh yang Dibesar-besarkan
Bandingkanlah dengan isu rumah jabatan dan kantor Bupati. Apa sebenarnya urgensinya? Rumah jabatan hanyalah fasilitas negara bagi pejabat, kantor Bupati hanyalah ruang kerja pemerintahan. Apakah rakyat Malaka tidur di rumah jabatan? Apakah rakyat mengurus hidupnya di kantor Bupati? Jelas tidak.
Rakyat hanya butuh rumah layak untuk berteduh, sanitasi sehat untuk hidup bersih, dan rumah sakit yang berfungsi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, ribut soal rumah jabatan sesungguhnya hanyalah isu receh yang dibesar-besarkan.
Di titik ini, publik patut curiga: ada apa di balik kegaduhan ini?
Jejak Sponsorship dan Politik Balas Dendam
Jawaban yang sering terdengar di masyarakat: demo-demo ini hanyalah pengalihan isu. Ada dugaan kuat, mereka yang berteriak lantang di jalan hanyalah “pemain bayangan” dari oknum politisi yang kalah di Pilkada Malaka 2024.
Oknum politisi ini disebut-sebut masih menyimpan luka kekalahan. Lebih jauh lagi, nama mereka juga dikaitkan dengan tiga skandal besar tadi. Jika benar, maka wajar saja bila isu-isu besar sengaja ditutupi dengan cara mengalihkan perhatian publik pada hal-hal sepele.
Di sini kita melihat betapa liciknya permainan politik. Aktivis jalanan yang seharusnya menjadi suara rakyat, justru berubah menjadi alat politik. Mereka berteriak demi kepentingan sponsor, bukan demi kepentingan rakyat.
Rakyat Tidak Butuh Gaduh, Rakyat Butuh Kepastian
Mari kita bicara jujur. Rakyat Malaka tidak pernah meminta demo soal rumah jabatan. Rakyat tidak pernah peduli siapa tidur di mana, atau siapa bekerja di kantor yang mana. Yang rakyat butuhkan adalah kepastian:
Kapan rumah bantuan Seroja benar-benar tuntas dan bisa dihuni dengan layak?
Kapan proyek septic tank yang bermasalah itu diusut tuntas, agar rakyat benar-benar mendapat sanitasi sehat?
Kapan RS Pratama Wewiku bisa berfungsi penuh, tanpa jejak dugaan korupsi?
Tiga pertanyaan ini jauh lebih penting daripada ribut soal fasilitas pejabat.
Jangan Biarkan Rakyat Tertipu
Bahaya terbesar dari semua ini bukan hanya dugaan korupsi, tetapi manipulasi opini publik. Rakyat yang seharusnya kritis terhadap skandal besar, justru diarahkan untuk ikut gaduh pada isu receh. Seperti kata pepatah: asap tebal menutupi api sebenarnya.
Padahal, api itu sedang membakar hak rakyat: rumah layak, sanitasi sehat, dan pelayanan kesehatan. Jika rakyat dibiarkan sibuk dengan isu remeh, maka tiga skandal besar itu akan tetap aman di balik bayang-bayang.
Demo aktivis dadakan itu mungkin tampak heroik, tetapi sesungguhnya hanyalah panggung sandiwara. Panggung yang digelar oleh mereka yang ingin mengalihkan isu, menyelamatkan diri, sekaligus membalas dendam politik.
Rakyat Malaka tidak boleh tertipu. Sebab, yang lebih berbahaya daripada korupsi adalah ketika suara rakyat dipelintir menjadi alat permainan politik.
Jika benar kita mencintai Malaka, maka suara kita harus diarahkan ke tempat yang tepat: bongkar skandal rumah bantuan Seroja, tuntaskan kasus septic tank, dan usut tuntas RS Pratama Wewiku. Bukan sibuk menonton drama murahan soal rumah jabatan.
Rakyat Malaka butuh solusi, bukan sandiwara. Butuh keadilan, bukan kegaduhan. Butuh kejujuran, bukan permainan politik.
Dan sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri untuk rakyat, dan siapa yang hanya berdiri untuk kepentingan sponsor.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
