Aktivis Dadakan Malaka: Ribut Rumah Jabatan, Diam Saat SN Wariskan Masalah

RaebesiNews.com – Fenomena aktivis dadakan di Malaka semakin menggelikan. Begitu SBS–HMS baru saja dilantik, mereka langsung ribut soal rumah jabatan dan kantor bupati. Padahal, rakyat menunggu kerja nyata, bukan tontonan isu receh.

SBS -HMS malu kalau diawal kepemimpinannya sebagai Bupati dan Wakil Ketua Malaka sibuk urus diri dan tidak utus rakyat.

Lebih ironis lagi, semua persoalan besar yang sekarang membebani Malaka adalah warisan dari pemerintahan Simon Nahak (SN). Mari kita perinci:

1. Sampah

Sampah berserakan di mana-mana tanpa ada pengelolaan serius. Kota Betun dan kecamatan-kecamatan terlihat kumuh karena ketiadaan sistem persampahan yang baik.

2. Infrastruktur Jalan

Lubang jalan dibiarkan menganga. Warga terpaksa menaruh drum bekas sebagai tanda bahaya agar kendaraan tidak celaka.

3. Tanggul Sungai Benenai

Tanggul-tanggul rusak dibiarkan, menyebabkan kampung-kampung di tepi sungai hampir hilang tergerus banjir.

4. Pelayanan Kesehatan

RSUP Betun hanya jadi agen rujukan karena:

Tidak ada dokter spesialis.

Obat-obatan sering kosong.

Peralatan medis minim.

5. Kesejahteraan Aparatur

Gaji pegawai terlambat cair.

Tidak ada kepastian pembayaran.

6. Pertanian

Traktor-traktor milik Pemda rusak dan dibiarkan terbengkalai.

Petani kehilangan dukungan untuk mengolah lahan.

7. Kendaraan Dinas

Banyak mobil dinas dipakai oleh pihak yang tidak berhak.

Perawatan kendaraan diabaikan.

8. Pemerintahan Lumpuh

Hampir tidak ada rapat penting.

Koordinasi antar-perangkat daerah macet.

Lebih jauh lagi, era SN penuh dengan skandal anggaran:

9. RS Pratama Wewiku

Menghabiskan lebih dari Rp70 miliar, tetapi mangkrak dan tidak bisa digunakan.

10. Bantuan Rumah Seroja

Rp57 miliar untuk rumah bantuan korban badai Seroja tak jelas hasilnya.

11. Proyek Septic Tank

Proyek ratusan unit septic tank gagal, banyak yang tidak berfungsi.

12. Perpipaan Bermasalah

Pekerjaan perpipaan asal jadi, merugikan masyarakat.

13. Utang Perangkat Daerah

Utang kepada pihak ketiga menumpuk dan tidak dibayar tepat waktu.

14. Manipulasi Anggaran

Ada laporan fiktif di sejumlah dinas.

15. Biaya Operasional Kendaraan

Anggarannya habis di laporan akhir tahun, tetapi tidak pernah diterima oleh pengguna kendaraan.

16. Dana Reses DPRD

Dana reses sudah digadaikan sebagai jaminan hutang sebelum masa reses dimulai.

Semua ini adalah borok yang ditinggalkan SN. Tetapi anehnya, para aktivis dadakan itu tidak pernah bersuara sedikit pun selama lima tahun terakhir.

Mereka diam seribu bahasa ketika Malaka dijadikan ladang proyek gagal dan rakyat menderita.

Kini, begitu SBS–HMS mulai bekerja, mereka malah ribut soal rumah jabatan dan kantor bupati. Rakyat tentu bisa menilai sendiri: siapa yang sungguh-sungguh peduli, dan siapa yang hanya jadi aktivis musiman yang lahir karena kepanikan politik.

SBS–HMS datang untuk mengurus rakyat, bukan untuk mengurus diri. Maka kalau ada kelompok yang ribut berlebihan soal tempat tinggal pemimpin, justru patut dicurigai—apakah mereka sedang mencoba menutup-nutupi dosa warisan SN?***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.