Polemik Teks Proklamasi, Seandainya Saya Bupati Malaka

Oleh: Frido Umrisu Raebesi, pegiat jurnalistik tinggal di Malaka

RaebesiNews.com – Seandainya saya Bupati Malaka saat ini, maka terkait polemik salah baca naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia, saya akan melakukan tindakan sbb:

1. Memanggil Sekda dan Kabag pemerintahan bersama staf teknis untuk melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran naskah/teks proklamasi yg disiapkan dan dibacakan.

2. Melakukan klarifikasi kepada publik dengan mengundang para jurnalis/wartawan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi.

2. Meminta maaf kepada publik Malaka dan kepada DPRD khususnya anggota DPRD yang membaca naskah yang disiapkan staf.

3. Menegur dan/atau memberikan hukuman kepada jajaran (Sekda,Para asisten,Kabag Pem dan panitia terkait) karena kelalainnya telah menciptakan “blunder” yg sangat memalukan dan menurunkan wibawa/martabat pemerintah kabupaten Malaka pada perayaan hari besar nasional.

Namun, rupanya Bupati Malaka masih diam. Saya berpendapat:

1. Kemungkinan hal ini telah dipersiapkan/diskenariokan secara rapi yang melibatkan Bupati dan staf untuk mendiskreditkan pihak lain, yg untuk kepentingan Pilkada Malaka menjadi lawan politik.

2. Kemungkinan Bupati dan jajarannya tidak paham terkait kebenaran naskah dan persiapan yang harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal yg tidak dinginkan.

3. Hal ini juga mengindikasi rapuhnya penyelenggarakan pemerintahan yg dinahkodai Bupati SN saat ini.

4. Bupati SN melakukan kesalahan karena mempromosi staf yg sebenarnya tidak mampu dan hanya mempertimbangkan kepentingan politiknya.

Tapi ini semua ini, seandainya saya Bupati Malaka. Faktanya, saya hanya pegiat jurnalistik yang tinggal dan menetap di Malaka.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.