RaebesiNews.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS), resmi dilantik sebagai bagian dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025–2030.
Pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Flores Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026), dan dihadiri sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi tersebut.
SBS dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Wakil Bendahara Umum, menandai keterlibatan aktif Kabupaten Malaka dalam mendorong pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional.
Pelantikan Dewan Pengurus Aspeksindo dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono. Momentum ini menjadi tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) III Aspeksindo yang telah diselenggarakan pada Agustus 2025 lalu.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Aspeksindo, Dr. Hj. Erlina, SH, M.H yang juga menjabat sebagai Bupati Mempawah, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal konsolidasi besar bagi daerah-daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia.
“Wilayah kepulauan dan pesisir bukan lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai pusat pertumbuhan dan kemajuan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Aspeksindo akan hadir sebagai motor penggerak perubahan, dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya kelautan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya, amanah yang diemban para pengurus bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa organisasi ini semakin progresif dan berdampak nyata.
Struktur inti Dewan Pengurus Aspeksindo periode 2025–2030 terdiri dari Ketua Umum Dr. Hj. Erlina, Sekretaris Jenderal Dr. Safaruddin (Bupati Aceh Barat Daya), dan Bendahara Umum M. Nur Arifin. Sementara itu, SBS mengisi posisi Wakil Bendahara Umum bersama jajaran pengurus lainnya.
Adapun bidang kerja dalam organisasi ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan SDM, pertahanan dan keamanan laut, tata kelola kelembagaan, ekonomi dan infrastruktur, perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, hingga diplomasi maritim.
Keterlibatan Bupati Malaka dalam kepengurusan nasional ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah perbatasan seperti Malaka turut mengambil peran dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berbasis kelautan dan pesisir di Indonesia.
Dengan posisi tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah perbatasan, dapat semakin terakomodasi dalam kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
