Kemana Pergi Rp306 Triliun Anggaran Rawan Korupsi? Jawaban Prabowo Mengejutkan

RAEBESINEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk memperkuat tata kelola anggaran negara sekaligus memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

Dalam satu tahun masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang dinilai rawan korupsi ke berbagai program pro-rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Indonesia Akan Punya Kampung Sendiri di Mekah? Prabowo Beberkan Lobi Panjangnya

“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi untuk program-program pro-rakyat. Uang ini langsung kita arahkan ke rakyat,” ujar Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, dan aparat penegak hukum.

Presiden menekankan bahwa langkah pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti di tataran birokrasi.

“Kita bertekad, tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. No more untouchable,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Bangun Tanggul Laut 535 Km di Pantura: Benteng Raksasa Selamatkan 50 Juta Warga dari Ancaman Air Laut

Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi keberanian aparat penegak hukum yang bekerja tegas dan tanpa pandang bulu.

Ia menyebut, dalam setahun terakhir pemerintah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

“Penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun kerugian negara. Ini hasil nyata dari kerja keras bersama,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Ungkap: 20 Tahun Negara Rugi Rp800 Triliun Akibat Praktik Ilegal SDA

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan hukum, tetapi juga pembenahan sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat dan integritas tinggi.

“Gaji hakim tingkat paling rendah kita naikkan 280%. Ini penting supaya mereka tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” tegasnya.

Baca Juga: BLT Kesra dan Magang Nasional Diluncurkan, Begini Strategi Pemerintah Bantu Rakyat dan Anak Muda

Menurut Prabowo, anggaran hasil efisiensi dan penghematan kini menjadi sumber utama pendanaan berbagai program pro-rakyat, seperti:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Sekolah Rakyat

3. Cek Kesehatan Gratis

4. Peningkatan infrastruktur desa dan pertanian

Selain itu, uang hasil pengembalian korupsi juga diarahkan ke sektor pendidikan.

Baca Juga: Kinerja Ekonomi Pemerintah Prabowo-Gibran Dapat Apresiasi Publik, Ini Angkanya!

Ia mencontohkan Rp13 triliun hasil pengembalian Kejaksaan Agung pada hari yang sama, yang menurutnya bisa digunakan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai investasi jangka panjang di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Mungkin sebagian dari Rp13 triliun itu bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan bangsa,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa filosofi dasar kebijakan fiskalnya sederhana: uang rakyat harus kembali kepada rakyat.

Baca Juga: Kinerja Setahun Prabowo–Gibran Dipuji Publik, Bidang Pendidikan Jadi Juara!

Karena itu, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi akan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

“Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya kemiskinan, kelaparan, penyakit, bencana, hingga ancaman dari luar,” tutur Presiden.

Prabowo menutup arahannya dengan menyerukan integritas dan keberanian moral kepada seluruh pejabat negara untuk bekerja dengan niat yang bersih dan penuh tanggung jawab. Ia meyakini, dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang kuat, pemerintah dapat memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.