Wakil Bupati Malaka HMS: Masyarakat Bisa Langsung Hubungi Saya Lewat Facebook

RaebesiaNews.com – Di tengah keluhan warga yang sering kali terhambat birokrasi berlapis, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu atau yang akrab disapa HMS, memilih jalur yang lebih sederhana: membuka pintu komunikasi langsung lewat Facebook pribadinya, Henry Simu.

Bagi HMS, jabatan bukan alasan untuk menjaga jarak. Justru sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa suara dari dusun, kebun, sawah, hingga pesisir bisa tiba langsung di mejanya, tanpa harus menunggu forum resmi atau prosedur panjang.

“Terserah mau pakai akun palsu atau asli, yang penting bisa sampaikan keluhan langsung ke saya melalui media sosial. Kebetulan saya aktif di sana,” ujar HMS.

Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Selama ini, ia memang dikenal aktif membalas pesan, komentar, hingga aduan warga melalui Facebook. Dari persoalan honor perangkat desa, distribusi bantuan, infrastruktur jalan rusak, hingga layanan kesehatan, semuanya bisa masuk lewat kolom pesan pribadi.

Dari Dunia Maya ke Aksi Nyata

Yang menarik, interaksi digital itu tidak berhenti di layar ponsel. Beberapa persoalan yang sebelumnya viral di Facebook justru menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konkret di lapangan.

Model komunikasi ini memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang adaptif—memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk pencitraan, tetapi sebagai kanal pengaduan publik yang responsif.

Di tengah perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses internet di Kabupaten Malaka, langkah ini menjadi semacam jembatan baru antara pemerintah dan masyarakat. Tidak semua warga punya keberanian datang ke kantor pemerintahan. Tidak semua persoalan bisa disampaikan dalam forum formal. Tetapi hampir semua orang kini punya akses ke Facebook.

HMS tampaknya memahami betul realitas itu.

Kepemimpinan yang Membumi

Membuka ruang komunikasi seluas itu tentu bukan tanpa risiko. Kritik keras, komentar pedas, bahkan akun anonim bisa saja muncul setiap saat. Namun, bagi HMS, itu bagian dari konsekuensi jabatan publik.

Ia memilih untuk melihat media sosial sebagai ruang dialog, bukan arena konflik.

Sikap ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang lebih membumi, tidak alergi kritik, tidak menutup diri dari keluhan, dan berani menerima laporan langsung tanpa sekat protokoler.

Di era ketika banyak pejabat memilih menjaga citra lewat unggahan seremonial, langkah membuka ruang aduan langsung justru memberi pesan berbeda: bahwa pemerintahan harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat.

Transparansi dan Harapan Baru

Langkah HMS ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sedang bergerak ke arah yang lebih transparan dan partisipatif. Ketika warga bisa langsung berkomunikasi dengan wakil kepala daerah, jarak psikologis antara rakyat dan pemimpin menjadi semakin tipis.

Tentu saja, komunikasi lewat media sosial bukan solusi tunggal atas seluruh persoalan desa. Namun, ia bisa menjadi pintu awal, ruang pertama untuk mendengar sebelum mengambil keputusan.

Di Kabupaten Malaka, di mana dinamika sosial dan politik kerap berdenyut cepat, keberanian membuka kanal komunikasi langsung seperti ini memberi harapan baru: bahwa setiap keluhan punya peluang untuk didengar.

Dan di balik layar ponsel itu, seorang wakil bupati memilih untuk tidak sekadar membaca, tetapi merespons.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.