Wakil Bupati HMS Serahkan Langsung Surat Aliansi R4 Malaka Kepada Menteri PANRB

RaebesiNews.com – Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menyerahkan surat titipan dari Aliansi R4 Kabupaten Malaka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di ruang kerja kementerian, Jakarta, Jumat (22/08/2025).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati HMS didampingi oleh Staf Ahli Bupati, Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten Malaka.

Sementara itu, perwakilan Aliansi R4 tidak ikut hadir di Jakarta, namun aspirasi mereka dititipkan secara resmi kepada Wakil Bupati untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Aspirasi Rakyat yang Disalurkan

Aliansi R4 Kabupaten Malaka selama ini dikenal aktif menyuarakan berbagai persoalan publik, mulai dari penyanggahan atas hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga aksi penyegelan sejumlah fasilitas publik di pertengahan tahun 2025.

Meski tak hadir langsung, forum tersebut menitipkan surat aspirasi kepada Wakil Bupati HMS agar tuntutan mereka dapat sampai ke meja kementerian.

“Sebagai pemerintah daerah, tugas kami menjembatani suara rakyat. Surat dari Aliansi R4 kami bawa langsung ke Jakarta supaya pemerintah pusat bisa menindaklanjutinya secara resmi,” ujar HMS usai menyerahkan dokumen tersebut.

Apresiasi dari Menteri PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Malaka yang menyalurkan aspirasi masyarakat secara konstruktif.

Menurutnya, mekanisme ini menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

“Kami menerima surat aspirasi dari Aliansi R4 yang dititipkan melalui Wakil Bupati Malaka. Semua masukan ini akan kami pelajari dengan seksama, terutama terkait isu seleksi PPPK,” kata Menteri Rini.

Diplomasi Aspirasi

Pertemuan ini menandai bagaimana aspirasi masyarakat perbatasan di Kabupaten Malaka bisa menembus level kebijakan nasional.

Surat yang awalnya lahir dari aksi-aksi lokal kini telah berubah menjadi dokumen resmi di tangan Menteri PANRB.

Langkah HMS ini menjadi simbol bahwa aspirasi rakyat tidak selalu harus diteriakkan di jalanan, tetapi bisa diperjuangkan melalui jalur diplomasi yang elegan.

Wakil Bupati HMS menegaskan bahwa Pemkab Malaka akan terus mengawal surat aspirasi tersebut agar tidak berhenti di meja birokrasi.

Harapannya, pemerintah pusat dapat memberikan solusi nyata atas tuntutan yang disampaikan Aliansi R4.

“Ini bukan sekadar serah-terima surat. Ini adalah komitmen bahwa suara rakyat Malaka harus sampai dan dipertimbangkan di tingkat nasional,” pungkas HMS.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.