RaebesiNews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara kembali dibuktikan. Pada awal pekan ini, Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu (HMS) bersama Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan unsur Inspektorat, secara resmi menerima tim auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Malaka, dalam suasana formal namun penuh keterbukaan. Para pejabat pemerintah daerah tampak berdiskusi langsung dengan tim auditor, menunjukkan kesiapan Pemkab Malaka dalam mendukung seluruh tahapan pemeriksaan.
Audit Fokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024–2025
Kedatangan tim BPK kali ini bertujuan untuk melakukan audit atas seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemeriksaan akan dimulai segera setelah kedatangan mereka dan dijadwalkan berlangsung selama 55 hari kerja.
Ruang lingkup audit diperkirakan mencakup:
Perencanaan program pengadaan di setiap OPD
Proses lelang dan penunjukan penyedia
Realisasi penggunaan anggaran dan pekerjaan fisik
Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan
Selain pemeriksaan dokumen, BPK juga akan melakukan klarifikasi langsung serta pengecekan lapangan jika diperlukan.
HMS: Pemerintah Daerah Terbuka dan Siap Mendukung Audit
Dalam penyambutannya, Wakil Bupati Henri Melki Simu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka siap bekerja sama penuh dengan auditor BPK.
“Kami menyambut baik kehadiran tim BPK. Audit ini adalah bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malaka siap membuka akses terhadap seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan,” tegas HMS.
Ia menambahkan bahwa audit bukan sekadar pengawasan, tetapi juga mekanisme evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Peran Strategis OPD dan Inspektorat
Sekda Malaka menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah telah diarahkan agar responsif terhadap kebutuhan auditor, terutama dalam penyediaan dokumen dan klarifikasi terkait pengadaan.
Inspektorat akan bertindak sebagai penghubung utama antara auditor dan masing-masing OPD untuk memastikan kelancaran proses audit. Kepala Badan Keuangan Daerah juga menekankan bahwa audit pengadaan merupakan bagian rutin dari siklus akuntabilitas yang wajib dilaksanakan guna menjaga disiplin anggaran.
Momentum Perbaikan dan Penguatan Sistem
Pemkab Malaka memandang audit ini sebagai kesempatan memperkuat sistem pengadaan dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu penyempurnaan. Rekomendasi hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi pedoman untuk pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan kehadiran tim BPK, Pemerintah Kabupaten Malaka menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
