RaebesiNews.com – Politik sejatinya tidak hanya diukur dari siapa yang menang atau kalah dalam sebuah kontestasi demokrasi. Politik juga diuji ketika seorang pemimpin telah memperoleh mandat rakyat: apakah ia akan membalas kekalahan dengan mengabaikan suatu wilayah, atau justru membuktikan bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Pemerintahan Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) tampaknya memilih jalan kedua.
Pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2024, pasangan SBS-HMS diketahui mengalami kekalahan telak di Kampung Numbei, Desa Kateri. Namun, hasil politik tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.
Sebaliknya, setelah dipercaya memimpin Kabupaten Malaka, Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membangun Jembatan Gantung Numbei–Kakaniuk.
Keputusan ini menjadi pesan yang kuat bahwa pembangunan tidak boleh ditentukan oleh peta kemenangan politik, tetapi oleh kebutuhan masyarakat.
Selama puluhan tahun, masyarakat Numbei hidup dengan keterbatasan akses. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas warga sering kali terkendala karena belum tersedianya infrastruktur penghubung yang memadai. Kondisi tersebut telah menjadi persoalan yang diwariskan dari waktu ke waktu.
Kini, harapan itu mulai terjawab.
Pembangunan jembatan gantung tersebut bukan sekadar proyek fisik. Ia merupakan simbol hadirnya negara di tengah masyarakat yang selama ini merasakan keterisolasian. Infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih cepat, aman, dan layak bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Lebih dari itu, kebijakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan SBS-HMS mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pilihan politik masyarakat pada masa lalu tidak dijadikan ukuran untuk menentukan apakah sebuah wilayah layak mendapatkan pembangunan.
Dalam demokrasi yang sehat, seluruh masyarakat adalah warga yang memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Tidak ada desa yang dianaktirikan hanya karena berbeda pilihan politik. Prinsip inilah yang tampaknya sedang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka saat ini.
Jembatan Gantung Numbei–Kakaniuk menjadi bukti bahwa kepemimpinan tidak semestinya dibangun di atas sentimen politik, melainkan di atas kepentingan rakyat. Infrastruktur yang dibangun hari ini akan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa melihat siapa yang dipilih pada Pilkada lalu.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai sendiri. Apakah pembangunan dilakukan untuk membalas dukungan politik, atau benar-benar dilandasi hati nurani dan rasa tanggung jawab terhadap seluruh warga.
Jika Jembatan Gantung Numbei berdiri kokoh sebagai penghubung harapan masyarakat yang selama puluhan tahun terisolasi, maka ia bukan hanya menjadi penghubung dua wilayah, tetapi juga menjadi simbol bahwa politik yang berorientasi pada kemanusiaan masih dapat diwujudkan di Kabupaten Malaka.
Editorial: Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang melampaui sekat-sekat politik. Ketika daerah yang tidak memilih pemimpin tetap mendapatkan perhatian dan prioritas, di situlah demokrasi menemukan makna sejatinya: melayani semua, bukan hanya mereka yang memilih.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
