RaebesiNews.com – Perdebatan soal Kantor Bupati Malaka kembali muncul ke ruang publik. Gedung yang dibangun pada masa pemerintahan mantan Bupati Malaka, Simon Nahak, memang sudah berdiri. Namun faktanya, bangunan tersebut belum sepenuhnya siap digunakan. Jalan masuk belum memadai, mebeler belum tersedia, fasilitas pendukung belum lengkap, dan masih membutuhkan anggaran lanjutan yang tidak sedikit.
Di tengah kondisi itu, sejumlah pihak mendesak agar Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) segera berkantor di gedung tersebut. Ironisnya, sebagian dari mereka justru merupakan orang-orang yang dulu dikenal sebagai pendukung fanatik, tim sukses, bahkan “penjilat politik” dari pemerintahan sebelumnya. Ketika proyek itu belum selesai pada masa kekuasaan mereka, suara kritik nyaris tidak terdengar. Tetapi kini, mereka tiba-tiba menjadi pihak paling ribut mendesak penyelesaian.
Publik tentu bisa menilai sendiri, apakah desakan itu benar-benar lahir dari kepentingan rakyat atau sekadar manuver politik untuk membangun opini.
Namun di tengah tekanan dan kegaduhan itu, SBS tampaknya memilih tetap tenang. Ia tidak tergoda menjadikan kantor megah sebagai prioritas utama pemerintahannya. Bersama HMS, ia memilih fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Malaka.
Pilihan itu sesungguhnya sangat rasional.
Hari ini, rakyat Malaka tidak sedang menghadapi krisis gedung pemerintahan. Yang dihadapi rakyat adalah kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik, jalan dan jembatan yang harus diperbaiki, pertanian yang perlu diperkuat, serta ekonomi masyarakat yang harus terus ditopang.
Karena itu, ketika pemerintah daerah lebih memprioritaskan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan e-KTP, program balik tanah gratis untuk petani, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan olahraga berprestasi, maka arah kebijakan tersebut sesungguhnya jauh lebih relevan dengan kebutuhan rakyat.
Apa gunanya kantor megah jika rakyat masih kesulitan berobat?
Apa arti gedung besar jika jalan desa rusak dan petani masih kesulitan meningkatkan hasil produksi?
Pemerintahan bukan soal simbol kemewahan, melainkan tentang keberpihakan. Rakyat tidak makan dari cat tembok kantor bupati. Rakyat hidup dari pelayanan, perhatian, dan kebijakan yang membantu kehidupan mereka sehari-hari.
SBS sendiri sudah menyampaikan komitmennya bahwa pada tahun ketiga pemerintahannya, ia akan menganggarkan dana untuk melanjutkan proyek kantor bupati tersebut. Artinya, pembangunan kantor bukan ditolak, melainkan ditunda agar pemerintah bisa lebih dahulu menyelesaikan kebutuhan yang lebih mendesak.
Itulah bedanya pemimpin yang bekerja dengan logika kebutuhan rakyat dan pemimpin yang bekerja demi gengsi kekuasaan.
Di era sekarang, bahkan pemerintah pusat mulai mendorong efisiensi birokrasi dan pola kerja yang lebih fleksibel. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak lagi diukur dari kemegahan kantor, tetapi dari kualitas pelayanan publik.
Karena itu, sikap SBS dan HMS yang memilih mendahulukan kepentingan rakyat patut dihargai. Sebab membangun manusia jauh lebih penting daripada sekadar mempercantik bangunan.
Pada akhirnya, rakyat akan lebih mengingat siapa yang membantu mereka saat susah dibanding siapa yang paling cepat pindah ke kantor baru. Sejarah tidak mencatat kemewahan gedung pemerintahan. Sejarah mencatat keberanian seorang pemimpin menentukan prioritas demi rakyatnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
