RaebesiNews.com – Di tengah agenda kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Kupang, sebuah suara dari perbatasan menggema lantang. Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), tidak datang sekadar menghadiri seremoni. Ia membawa kegelisahan yang telah lama berdenyut di ruang-ruang kelas: nasib guru honorer dan ketimpangan tenaga pendidik di Kabupaten Malaka.
Dengan nada tegas namun penuh harap, HMS menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Malaka kepada Menteri Pendidikan, Prof. Dr. Abdul Mu’ti. Baginya, pendidikan bukan sekadar program, melainkan wajah masa depan yang sedang dipertaruhkan.
“Guru honorer di Malaka masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang serius. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam keterbatasan. Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, terutama terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK,” ujar HMS di sela kegiatan tersebut.
Guru Honorer: Pilar yang Terlupakan
Di Kabupaten Malaka, guru honorer menjadi tulang punggung pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Mereka mengabdi dengan honor yang jauh dari kata layak, namun tetap setia menyalakan pelita ilmu di tengah keterbatasan fasilitas.
HMS menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan bukan hanya soal angka dalam slip gaji, tetapi tentang penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian. Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka lebih banyak formasi PPPK agar para guru honorer memiliki kepastian masa depan.
“Ini bukan hanya soal status, tetapi tentang keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi,” tegasnya.
Ketimpangan Tenaga Pendidik
Selain kesejahteraan, HMS juga menyoroti persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi: distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Di satu sisi, ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, kekurangan tenaga pengajar masih menjadi masalah serius.
“Pemerataan tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak di pelosok Malaka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ungkap HMS.
Ia mengusulkan agar kebijakan distribusi guru lebih berpihak pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, termasuk dengan skema afirmasi bagi wilayah perbatasan seperti Malaka.
Harapan dari Perbatasan
Pertemuan tersebut bukan sekadar dialog formal, tetapi menjadi jembatan harapan bagi ribuan guru dan siswa di Malaka. HMS membawa pesan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh timpang, dan negara harus hadir hingga ke titik terluar.
Langkah yang diambil Wakil Bupati Malaka ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakatnya, khususnya di sektor pendidikan. Di tengah tantangan yang ada, suara dari Malaka kini telah sampai ke pusat kekuasaan.
Dan di ruang-ruang kelas sederhana itu, harapan pun kembali tumbuh, bahwa suatu hari nanti, pengabdian para guru akan benar-benar dihargai, dan setiap anak di Malaka akan merasakan pendidikan yang setara dan bermartabat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
