Daerah  

Bupati Malaka Ajak Bersatu Urus Daerah, Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Hasutan Ganggu Pemerintahan

Reporter : Frido Umrisu RaebesiEditor: Redaksi
IMG 20260223 WA0018
Bupati Malaka SBS saat menyampaikan arahan usai bagi SK PPPK Paruh Waktu.

RaebesiNews.com – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu mengurus Kabupaten Malaka. Ajakan itu disampaikannya dengan nada tegas namun penuh harap di hadapan 791 PPPK Paruh Waktu yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) mereka.

Di momen yang sarat makna itu, disaksikan pula sejumlah anggota DPRD Malaka, Bupati yang akrab disapa SBS tersebut menekankan bahwa Malaka membutuhkan energi persatuan, bukan bara hasutan.

“Kita ini satu daerah, satu tanah, satu nasib. Tidak boleh lagi ada yang hasut sana-sini untuk mengganggu pemerintahan yang sedang serius bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Momentum Konsolidasi

Pembagian SK kepada 791 PPPK Paruh Waktu bukan sekadar seremoni administratif. Itu adalah simbol kepercayaan negara kepada putra-putri daerah untuk ikut memikul tanggung jawab pelayanan publik.

Di hadapan para aparatur yang baru saja menerima legalitas pengabdian mereka, SBS mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan berjalan maksimal di sekolah, di puskesmas, di kantor-kantor pelayanan, hingga di desa-desa.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama agar program-program pembangunan berjalan tanpa hambatan.

“Kita tidak bisa maju kalau masih sibuk saling menjatuhkan. Mari kita urus Malaka dengan pikiran jernih dan hati yang bersih,” ujarnya.

Fokus Bekerja untuk Rakyat

SBS juga menegaskan bahwa pemerintahannya bersama Wakil Bupati, Henri Melki Simu, sedang fokus membenahi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian.

Baginya, kritik adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, hasutan yang memecah belah dan mengganggu stabilitas pemerintahan bukanlah bagian dari kritik yang sehat.

Ia mengingatkan bahwa Malaka adalah rumah bersama. Jika rumah ini ingin kokoh, maka setiap tiang harus saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan.

Pesan untuk PPPK: Bekerja dengan Integritas

Khusus kepada 791 PPPK Paruh Waktu, SBS berpesan agar momentum penerimaan SK ini dijadikan titik awal pengabdian yang tulus. Status sebagai aparatur pemerintah, kata dia, bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan tanggung jawab.

“Kalian adalah wajah pemerintah di tengah masyarakat. Tunjukkan integritas, disiplin, dan loyalitas pada tugas,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar para PPPK tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah soliditas birokrasi. Aparatur, tegasnya, harus berdiri di atas kepentingan pelayanan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Malaka Butuh Persatuan

Di tengah dinamika politik lokal yang kerap memanas, pernyataan SBS ini dipandang sebagai ajakan konsolidasi. Pemerintahan daerah, menurutnya, hanya akan efektif jika seluruh elemen, eksekutif, legislatif, aparatur, dan masyarakat, bergerak dalam satu irama.

“Kalau kita bersatu, Malaka pasti maju. Tapi kalau kita terpecah, kita sendiri yang rugi,” pungkasnya.

Ajakan itu menjadi penegasan bahwa fase kontestasi telah usai. Kini, yang dibutuhkan adalah kerja bersama. Malaka, sebagaimana disampaikan sang Bupati, bukan milik satu kelompok, melainkan milik semua yang hidup dan berharap di tanah ini.***

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini

+ Gabung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *