Dipersulit Kades, HMS Turun Bantu Masyarakat Desa Motaain 

RaebesiNews.com – Kepala Desa adalah produk politik yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Dalam tahapan Pilkades, sudah pasti lebih dari satu orang calon desanya.

Hasil dari Pilkades juga pasti ada yang menang dan ada juga yang kalah.

Kekecewaan pihak lawan itu pasti ada saja. Namun di sini yang dibutuhkan adalah kebijakan kepala desa untuk bisa lapang dada melupakan segala dendam politik.

Dendam politik Pilkades ini, rupanya masih banyak dijumpai di masyarakat desa.

Salah satunya adalah desa Motaain, di kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

Oknum kades Ambrosius Klau, menyulitkan warga desanya yang termasuk dalam kelompok keluarga miskin.

Pasalnya, oknum kades Ambrosius Klau ini menolak tanda tangan surat keterangan ekonomi lemah atas nama Kondradus Atok dengan berbagai A tidak masuk akal.

Hal ini sudah dari bulan Juni lalu. Padahal surat keterangan ekonomi lemah tersebut dibutuhkan Kondradus Atok untuk mendapatkan beasiswa di sekolahnya.

Tindakan tidak terpuji ini sudah dibiarkan lama, padahal warganya sangat membutuhkan tanda tangan sang kades tersebut.

“Kami bingung mau mengadu ke siapa? Kami masyarakat kecil ini takut juga. Kebetulan hari ini ada pak dewan HMS, kami minta bantuan beliau,” kata Markus Atok, ayah Kondradus Atok, Senin (06/08/2024).

Markus Atok mengisahkan bahwa pada bulan Juni lalu, putera ke kantor desa guna membuat mengurus surat keterangan tidak mampu tersebut.

Di kantor desa, cerita Markus hanya ada sekretaris desa. Tidak menunggu lama, surat keterangan tidak mampu tersebut diketik dan diprint out oleh sekretaris tersebut.

Namun karena kepala desa tidak berada di kantor, sekretaris desa menyarankan putera Markus Atok itu agar ke rumah kepala desa guna mendapatkan tanda tangan dan stempel.

“Anak saya langsung ke rumah kepala desa. Tapi kepala desa malah bilang kastau bapak tunggu saya di kantor desa. Saya juga ikut ke kantor desa. Tapi saya tunggu kepala desa dari pagi sampai sore juga tidak muncul datang,” kisah Markus Atok.

Lanjut Markus Atok, kepala desa Motaain mempersulit mereka dengan berbagai alasan.

“Tiap hari anak saya ke rumah kepala desa terus. Tapi katanya kepala desa tidak ada di rumah. Kami juga akhirnya diam saja, padahal ini untuk keperluan anak saya mendapat beasiswa,” ungkap Markus Atok yang diketahui sebagai mantan sekretaris desa Motaain.

“Kami ini masyarakat kecil yang punya niat menyekolahkan anak kami. Ada sedikit bantuan dari pemerintah, tapi tidak bisa dapat karena kepala desa tidak mau tanda tangan surat keterangan tidak mampu,” kata Markus Atok.

Mendengar keluhan masyarakat, Henri Melki Simu yang kini masih sebagai anggota DPRD aktif Kabupaten Malaka merasa prihatin dengan tindakan kepala desa tersebut.

“Kepala desa Motaain ini saya kenal baik. Setelah dari sini saya singgah kantor desa untuk tanyakan hal ini. Saya masih anggota DPRD aktif. Kebetulan saya ini ketua fraksi Golkar dan ada dengan saya pak Markus juga dewan aktif,” ungkap Henri Melki Simu.

Menepati janjinya, usai kegiatan sosialisasi tersebut, HMS langsung menuju kantor desa Motaain, yang kebetulan tidak jauh dari lokasi kegiatan.

Di kantor desa Motaain, kebetulan juga Kades Motaain, Ambrosius Klau masih ada di kantor.

Henri Melki Simu ditemani Markus Bria anggota DPRD aktif Kabupaten Malaka dan Markus Atok serta beberapa warga.

“Selamat sore bapak desa. Saya datang mau tanya kejelasan serta alasan kenapa tidak mau tanda tangan surat keterangan tidak mampu anak dari Markus Atok ini,” kata Henri Melki Simu.

Kata Henri Melki Simu, kebetulan dia masih anggota DPRD aktif dan masyarakat meminta bantuannya.

“Ini kebutuhan masyarakat kecil yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat butuh tanda tangan saja kok susah sekali,” ujar Henri Melki Simu.

Terpantau di ruangan kantor desa Motaain, Kades Motaain nampaknya kewalahan dan terlihat panik menjawab pertanyaan HMS tersebut.

“Bapak dewan, saya tidak mau tanda tangan karena mereka ini tidak pernah aktif dalam kegiatan desa. Tiap Jumat, saya adakan Jumat bersih namun mereka tidak pernah ikut,” alasan Kades Motaain.

“Ya orang mungkin tidak ada waktu dan itu tidak bisa paksa karena kalau paksa harus bayar mereka,” sanggah HMS.

“Mereka warga saya dan saya yang urus mereka bapak dewan,” bantah Kades Motaain.

“Benar tapi ini kasian. Warga hanya butuh pak desa punya tanda tangan saja tapi kenapa tidak mau tanda tangan?” tanya HMS.

Kades Motaain, nampaknya menyembunyikan sesuatu. Dia banyak sekali mengelak dengan berbagai alasan.

“Begini saja, saya tanya satu kali lagi, mau tanda tangan atau tidak ini. Kalau tidak bisa, kamu pulang,” kata HMS lalu bangkit berdiri hendak pulang.

“Sekarang tidak bisa. Besok baru saya panggil mereka untuk tanda tangan,” kata Kades beralasan.

Suasana dalam ruangan kantor desa Motaain riuh seketika. Markus Atok dan beberapa masyarakat desa Motaain nampaknya tidak puas dengan jawaban Kades Motaain.

Namun situasi itu dapat ditenangkan oleh masyarakat setempat dan Henri Melki Simu sendiri.

“Kita lihat saja besok ini. Kalau kepala desa tidak tanda tangan lagi, nanti lapor ke saya. Jangan takut dengan segala macam ancaman,” kata Henri Melki Simu kepada masyarakat desa Motaain yang ada.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.