RaebesiNews.com – Beberapa hari terakhir ini muncul beberapa berita online terkait utang yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Malaka, Carlos Moniz.
Dalam berita tersebut, ditulis bahwa Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka terlilit banyak utang miliaran rupiah yang hingga belum dilunasi.
Bahkan beberapa informasi yang diperoleh media RaebesiNews.com, ada beberapa kasus utang tersebut sampai di meja hijau.
Terkait hal itu, anggota DPRD Kabupaten Malaka fraksi Golkar, Marius Boko ikut berkomentar.
Menurut Marius Boko, Bupati Malaka segera mencopot Sekwan Carlos Moniz lalu mengganti dengan yang baru. Hal ini kata Marius Boko agar memudahkan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka saat mengaudit Sekwan Carlos Moniz.
Selain masalah utang di luar dengan bunga yang besar, anggaran di Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka juga tidak wajar dan tidak jelas penggunaannya.
Beber Marius Boko, pada saat sidang perubahan tahun 2024 berlangsung alot. Hal itu terkait penggunaan anggaran di sekretariat dewan.
“Sebagian besar anggota DPRD Malaka mempertanyakan realisasi anggaran yang sudah terpakai dan sisanya masih berapa. Akan tetapi Sekwan tidak mampu menjawab dan malah berbelit – belit,” ungkap Marius Boko saat dihubungi RaebesiNews.com, Rabu (12/03/2025).
Marius Boko juga menceritakan pengalaman bersama sekretariat dewan yang dinilai terlalu banyak menghabiskan anggaran yang penggunaannya tidak efisien.
“Kami pernah orientasi 25 orang Anggota DPRD di Jogja dia dampingi oleh 15 orang staf sekretariat diantaranya membawa serta beberapa tenaga kontrak dan konyolnya kebijakan – kebijakan yang dibuat sekwan tanpa dilakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD,” ujar Marius Boko.
Lanjut Marius Boko, pada sidang pembahasan APBD murni 2025, Sekwan Carlos Moniz menambahkan 4 miliar anggaran. Namun hal ini langsung ditolak oleh semua anggota DPRD Malaka karena penggunaannya tidak jelas.
“Apalagi ada penambahan pos anggaran lumayan besar untuk makan minum yang tentunya tidak sejalan dengan tupoksi anggota dewan. Sekwan selalu berbuat sesuka hati terkait anggaran di DPRD Malaka,” ungkap Marius Boko.
Marius Boko menambahkan, banyak utang di Sekwan Malaka terutama makan minum dan bunga utang lainnya yang nilainya cukup fantastis.
Informasinya, terkait masalah utang ini, Sekretaris Dewan Carlos Moniz mencopot PPK atas nama Thilde karena diduga adanya permintaan untuk membayar atau melunasi utang yang nilainya fantastis.
“Ibu Thilde tolak itu,” ujar Marius Boko lagi.
“Auditor perlu melakukan pemeriksaan terkait anggaran makan minum, perjalanan dinas dalam daerah terutama para staff, operasional kendaraan roda dua dan roda empat, ATK serta gaji tenaga kontrak dimana ada yang dibayar tidak sepenuhnya 12 bulan,” beber Marius Boko.
Terkait hal ini, media RaebesiNews.com belum berhasil mengkonfirmasi Sekwan Carlos Moniz hingga berita ini diturunkan. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
