Menjawab Warisan Pemerintahan Sebelumnya, Liem Jun Djung Gratiskan Ruko untuk Sekretariat TP PKK Malaka

RaebesiNews.com – Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka, Liem Jun Djung, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik penggunaan kantor atau sekretariat TP PKK Kabupaten Malaka. Dengan tegas ia menyatakan bahwa gedung yang kini digunakan sebagai sekretariat TP PKK dipinjamkan secara gratis, tanpa biaya sewa sedikit pun.

Bangunan yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah itu merupakan ruko pribadi milik Liem Jun Djung. Ia menyerahkannya secara cuma-cuma demi mendukung keberlangsungan organisasi TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD yang sebelumnya tidak memiliki sekretariat layak.

“Tidak ada sewa-menyewa. Itu ruko saya pribadi dan saya berikan gratis untuk dipakai sebagai sekretariat. Apa yang diisukan di media sosial itu tidak benar,” tegas Liem saat diwawancarai RaebesiNews.com, Selasa (02/12/2025).

Situasi pada Pemerintahan Sebelumnya: Sekretariat Menumpang di Rumah Bupati

Liem Jun Djung mengungkap bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya di era Bupati Simon Nahak, sekretariat TP PKK justru berada satu atap dengan rumah pribadi Bupati. Kondisi tersebut dinilai tidak representatif dan jauh dari standar ideal sebagai kantor organisasi besar seperti PKK.

Selain itu, pada masa pemerintahan tersebut, TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD tidak memiliki kantor resmi, sehingga aktivitas organisasi berjalan tanpa ruang kerja yang memadai.

Melihat kekosongan itu, Liem mengambil inisiatif untuk meminjamkan rukonya secara sukarela agar organisasi-organisasi perempuan ini memiliki ruang yang layak untuk bergerak dan melayani masyarakat.

Bentuk Dukungan kepada Pemerintahan SBS–HMS

Liem menepis berbagai tudingan di media sosial yang menyebut dirinya mengambil keuntungan dari penggunaan gedung tersebut. Menurutnya, keputusannya murni sebagai bentuk dukungan kepada pemerintahan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), yang juga merupakan adiknya.

“Saya hanya mau mendukung pemerintah SBS–HMS, karena Wakil Bupati HMS adalah adik saya. Tidak ada maksud lebih dan tidak ada niat mau berbisnis di organisasi pemerintahan,” tuturnya.

Harapan agar Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu

Liem berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri spekulasi dan isu liar yang berkembang di media sosial. Ia meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi serta memverifikasi kebenarannya sebelum mempercayai atau membagikannya.

Menurutnya, fokus publik seharusnya tertuju pada kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malaka.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.