RAEBESINEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum dan menghentikan praktik pencurian kekayaan negara.
Selama satu tahun masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil membongkar sekitar 1.000 tambang ilegal serta mengambil alih kembali 5 juta hektare perkebunan sawit ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Dialog “A Meeting of Minds” bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).
Baca Juga: Prabowo Ungkap Rahasia di Balik 1,5 Juta Lapangan Kerja Baru dari Program Bergizi Gratis
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung. Kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal di kedua pulau tersebut. Kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah karena aktivitas penambangan ilegal dan penyelundupan. Saya katakan, ini harus dihentikan,” ujar Prabowo.
Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menyoroti pelanggaran hukum di industri perkebunan sawit.
Ia mengungkapkan, hasil investigasi menunjukkan bahwa jutaan hektare lahan sawit dikelola secara ilegal dan kini mulai dipulihkan oleh negara.
Baca Juga: Dari Desa ke Pasar Tanpa Perantara, Ini Rencana Besar Prabowo untuk Petani
“Ada laporan yang masuk ke saya. Katanya hanya 5.000 hektare sawit yang melanggar hukum. Ternyata bukan 5.000, tapi 5 juta hektare. Saat ini sekitar 3,7 juta hektare telah berhasil dipulihkan,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Karena itu, saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara untuk melakukan investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, konsesinya harus dihentikan. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Tanpa Celah
Menurut Prabowo, praktik ilegal di sektor sumber daya alam telah menimbulkan kebocoran besar terhadap pendapatan negara.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memulihkan aset-aset yang hilang dan memastikan pengelolaan kekayaan alam dilakukan secara sah dan transparan.
“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Saya bertekad agar Indonesia dihormati oleh semua pihak. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Siapa pun yang melanggar, harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” kata Prabowo.
Baca Juga: Rasionalisasi Besar-Besaran! Prabowo Targetkan Hanya 200 BUMN Tersisa
Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo untuk menata kembali sektor sumber daya alam, memulihkan kerugian negara, serta memastikan kekayaan Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
