Prabowo: Pemerintah Tertibkan 3,1 Juta Hektar Sawit Ilegal, Tambang Ilegal Menyusul

Screenshot 20250815 193128 Gallery 738212551

RAEBESINEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan ilegal.

Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal dari total potensi 5 juta hektar yang dilaporkan bermasalah.

Dari 3,7 juta hektar yang telah terverifikasi melanggar aturan, sebagian besar sudah kembali ke tangan negara.

Baca Juga: Pidato Kenegaraan: Prabowo Dorong Indonesia Incorporated untuk Hilangkan Kemiskinan

Prabowo menyebut ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak 18 tahun lalu yang memerintahkan penyitaan kebun sawit, namun tidak dijalankan oleh aparat sebelumnya.

Ia menegaskan, kini pemerintah telah menggunakan pasukan TNI untuk mengawal proses penguasaan kembali lahan tersebut karena sering terjadi perlawanan.

“Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” tegasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sita Aset Pelaku Usaha Serakah, Tegaskan Perlindungan untuk Rakyat

Setelah penertiban sawit, pemerintah akan menyasar tambang ilegal. Laporan aparat menyebut ada 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp300 triliun.

Prabowo menegaskan tidak akan ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi, jenderal aktif maupun purnawirawan, bahkan kader partai yang dipimpinnya.

“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Baca Juga: Hari Ini, Prabowo Pidato Kenegaraan Perdana dan Paparkan APBN 2026

Untuk menghindari konflik kepentingan, ia memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan pasukan dari provinsi lain dalam operasi penertiban.

Prabowo juga memastikan rakyat kecil yang benar-benar menggantungkan hidup dari aktivitas tambang akan difasilitasi melalui pembentukan koperasi dan legalisasi usaha.

“Kalau rakyat yang nambang, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, ternyata nyelundup ratusan triliun,” tegasnya.***

Baca Juga: Pesan Haru Dua Paskibraka Papua untuk Prabowo: Kami Siap Membanggakan Negara!

 

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini

+ Gabung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *