RAEBESINEWS.COM – Pemerintah pusat memberikan penjelasan terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah di berbagai provinsi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, skema penyaluran dana transfer saat ini terbagi menjadi dua jenis, yakni transfer langsung dan transfer tidak langsung.
Kebijakan yang ramai dipersoalkan para gubernur, kata dia, berkaitan dengan transfer tidak langsung yang tetap disalurkan melalui program-program nasional.
Baca Juga: Diam-Diam, Prabowo Ganti Kepala Bapanas di Tengah Isu Ketahanan Pangan Nasional
“Kemarin sudah kita terima, diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri, dan kita berikan pemahaman bersama,” ujar Prasetyo di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10).
Prasetyo menegaskan, dana transfer tidak langsung tetap memberikan manfaat bagi masyarakat daerah karena dialokasikan dalam bentuk program prioritas pemerintah pusat yang bersumber dari APBN.
Salah satu di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis dengan total anggaran mencapai Rp335 triliun per tahun.
Baca Juga: Swasembada Pangan di Depan Mata, Prabowo Yakin Indonesia Segera Mandiri
“Nah, ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah,” tambahnya.
18 Gubernur Sampaikan Keberatan ke Kemenkeu
Kebijakan pemotongan TKD tetap menuai reaksi keras dari sejumlah kepala daerah.
Baca Juga: Amran Beberkan Jurus Prabowo Jadikan Indonesia Lumbung Devisa Lewat Hilirisasi Pertanian
Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10), untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Beberapa di antaranya yakni Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Gubernur Aceh Mualem menyebut pemotongan dana transfer hingga 25 persen sangat membebani keuangan daerah dan dapat menghambat program pembangunan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan
“Kami mengusulkan supaya anggaran kami tidak dipotong, karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem seusai pertemuan di Kantor Kemenkeu.
Hingga kini, Kemenkeu belum mengumumkan rincian besaran pemotongan untuk masing-masing daerah.
Namun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas belanja negara sekaligus memastikan pemerataan manfaat program nasional di seluruh wilayah Indonesia.
“Tujuannya bukan mengurangi hak daerah, tetapi memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar dirasakan rakyat,” kata Prasetyo.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
