RAEBESINEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak seharusnya diukur hanya dari keuntungan finansial, melainkan juga dari keuntungan sosial yang dihasilkan.
Purbaya menilai, pandangan Jokowi tersebut memiliki dasar yang kuat karena proyek Whoosh memang memiliki misi pembangunan wilayah (regional development).
“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” kata Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Baca Juga: Kabar Baik untuk Honorer: Pemerintah Tetapkan Skema PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Menurut Purbaya, manfaat ekonomi dari proyek Whoosh akan terasa lebih besar jika kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, nilai investasi sosial yang dimaksud Jokowi bisa benar-benar terealisasi melalui pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh dibangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk mengatasi kemacetan parah antara Jakarta dan Bandung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Jokowi menilai transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memiliki keuntungan sosial berupa penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan efisiensi waktu.
Baca Juga: MBG Jadi Sorotan Positif di Markas Besar PBB di Jenewa
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ujar Jokowi di Kottabarat, Senin (27/10).
Proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu menelan investasi sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).
Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan modal dari konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Hasil KTT ASEAN Tunjukkan Semangat Kebersamaan dan Perdamaian Kawasan
Meningkatnya nilai investasi proyek Whoosh memicu perdebatan publik, terutama soal beban utang yang muncul.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi utang proyek tersebut.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Baca Juga: Momen Langka di KTT ASEAN: Trump Beri Penghormatan untuk Presiden Prabowo
Saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan pihak China terkait restrukturisasi pinjaman proyek Whoosh.
Selain itu, proyek ini juga tengah mendapat perhatian publik terkait dugaan penggelembungan anggaran (cost overrun) yang sedang ditelusuri.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa proyek Whoosh tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan transportasi nasional dan penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
