RAEBESINEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui gerakan 17+8 usai demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.
Menurutnya, sebagian tuntutan itu dinilai wajar dan bisa dibicarakan, sementara sebagian lainnya masih perlu diperdebatkan.
“Sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding. Banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini, dikutip dari berbagai sumber
Baca Juga: Prabowo Ungkap Cara Hadapi Tantangan Bangsa: Tanpa Kekerasan, Tanpa Hasutan
Salah satu tuntutan yang mendapat respons positif adalah pembentukan tim investigasi independen atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang tewas usai dilindas kendaraan taktis polisi.
“Kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan, nanti kita lihat bentuknya,” ujarnya.
Namun, Prabowo menilai desakan agar militer ditarik dari pengamanan sipil belum bisa diterima sepenuhnya.
Baca Juga: Gelombang Penolakan PTDH Kompol Kosmas, Suara Rakyat Flores Menggema di Jakarta
Menurutnya, TNI memiliki mandat konstitusi untuk menjaga rakyat dari berbagai ancaman.
“Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan juga ancaman bagi rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan UUD,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta aparat penegak hukum bertindak secara proporsional.
Baca Juga: Prabowo Pulang ke Indonesia Usai Hadiri Victory Day dan Bertemu Xi Jinping
Ia menegaskan, aparat yang melampaui batas harus tetap diproses secara etik maupun hukum.
“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Sudah ada yang ditindak, diinvestigasi, bahkan diberhentikan. Jadi harus proporsional,” katanya.
Di sisi lain, Prabowo mengingatkan agar aksi demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak berujung anarkis.
Baca Juga: Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Tertutup di Beijing, Apa yang Dibahas?
Ia menyinggung tragedi di Makassar, di mana empat aparatur sipil negara (ASN) meninggal dunia akibat kebakaran Gedung DPRD.
“Gerakan bakar-bakar sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat ASN di Makassar yang mati karena kebakaran,” tandasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
