RaebesiNews.com – Dalam waktu kurang dari empat bulan kepemimpinan dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), Kabupaten Malaka mencatat sejarah penting: resmi keluar dari daftar daerah tertinggal nasional untuk periode 2025–2029.
Hal ini dipastikan melalui peta resmi yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertajuk Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2025–2029. Dalam peta tersebut, Kabupaten Malaka tidak lagi masuk dalam 30 kabupaten yang dikategorikan tertinggal.
Kabar ini menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh sejumlah tokoh muda Malaka di media sosial. Tak butuh waktu lama, publik menyambutnya dengan rasa haru dan bangga.
Dari Status Tertinggal Menuju Daerah Tumbuh Pesat
Malaka, yang dimekarkan dari Kabupaten Belu tahun 2013, selama ini kerap masuk dalam kategori daerah tertinggal karena terbatasnya infrastruktur dasar, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga konektivitas ekonomi. Namun situasi itu berubah drastis setelah SBS–HMS kembali memimpin sejak Februari 2025.
Dalam waktu singkat, keduanya menggulirkan program-program strategis seperti:
Pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Reformasi keuangan daerah melalui transaksi non-tunai
Revitalisasi irigasi pertanian dan pembangunan jalan desa
Pembangunan koperasi Merah Putih untuk ekonomi kerakyatan
Kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sektor publik, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam roda pembangunan.
Baca Juga: Sambut MBG, Bupati SBS: Masyarakat Harus Siapkan Bahan Baku Sendiri
Pengakuan Pemerintah Pusat
Dalam legenda peta yang dirilis Kemendes PDTT, Malaka tidak termasuk dalam warna oranye (daerah tertinggal 2025–2029), juga tidak tercantum dalam kategori daerah yang pernah tertinggal namun masuk lagi. Ini menguatkan status bahwa Malaka telah dinyatakan terentas dari ketertinggalan, dan tidak dimasukkan kembali pada RPJMN lima tahun ke depan.
Lebih menarik lagi, sejumlah kabupaten tetangga seperti Belu, TTU, Alor, dan Sumba Timur masih masuk kategori tertinggal. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan Malaka bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan hasil kerja nyata, kebijakan terukur, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
“Ini Baru Pemimpin!” Suara Rakyat
Warga Malaka pun tak mampu menyembunyikan kebanggaannya. Di media sosial, unggahan peta tersebut dipenuhi komentar positif.
“Baru empat bulan SBS-HMS memimpin, hasilnya sudah begini. Ini bukan main-main. Ini baru pemimpin!” tulis seorang warganet asal Kobalima.
Baca Juga: Tak Mau Jalan Rusak Ditandai Drum, SBS-HMS Tinjau Perbaikan Deker di Jalan Menuju Pantai Motadikin
Seorang tokoh pemuda di Malaka Tengah menyebut, “Malaka seperti bangkit dari tidur panjang. Kami akhirnya bisa angkat kepala dan berkata: kami sudah keluar dari daerah tertinggal.”
Menatap Masa Depan Malaka
Keluar dari kategori daerah tertinggal bukan berarti tanpa tantangan. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari tanggung jawab baru: menjaga keberlanjutan, memastikan setiap desa merasakan dampak pembangunan, dan memperkuat fondasi agar Malaka tidak hanya keluar dari daftar tertinggal, tapi masuk ke barisan daerah maju.
“Malaka harus jadi contoh. Dari perbatasan pun kita bisa bangkit, kalau punya pemimpin yang tahu kerja dan mau dengar rakyat,” ujar seorang guru dari Kecamatan Rinhat.
Baca Juga: Ketika Laut, Hujan dan Matahari Tunduk kepada SBS: Pemimpin yang Direstui Leluhur Rai Malaka
Empat bulan yang penuh kerja, bukan janji. Dalam waktu yang sangat singkat, SBS dan HMS telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Bukan lewat retorika, tapi lewat tindakan konkret yang dirasakan hingga ke pelosok desa.
Malaka hari ini bukan lagi Malaka yang dulu. Ia telah melompat dari bayang-bayang ketertinggalan, menuju masa depan yang lebih cerah.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
