RaebesiNews.com – Dugaan praktik tak terpuji mencuat dalam proyek pembangunan rumah bantuan pasca-badai Seroja di Kabupaten Malaka. Sejumlah oknum wartawan lokal diduga menerima “amplop besar” dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
Praktik ini mencederai nilai-nilai etika jurnalistik, serta berpotensi menutup akses publik terhadap informasi yang objektif dan akurat.
Berdasarkan penelusuran RaebesiNews, uang dalam jumlah besar disebut mengalir secara diam-diam kepada beberapa wartawan untuk “mengamankan” pemberitaan terkait buruknya pelaksanaan proyek rumah bantuan. Alih-alih menyuarakan keluhan warga korban bencana, beberapa media lokal justru memilih bungkam atau bahkan menyajikan pemberitaan yang “bersih dari kritik”.
Seorang sumber internal media menyebut, “Amplop itu bukan untuk liputan, tapi untuk tutup mulut. Ada beberapa wartawan yang tadinya aktif mengkritik proyek pembangunan, sekarang hilang suara setelah ‘diberi jalan’ oleh pelaksana proyek.”
Warga Mengeluh, Media Bungkam
Di berbagai desa terdampak, warga mengeluhkan kualitas rumah bantuan yang dinilai tidak layak huni. Dinding rumah tipis, atap bocor, dan struktur bangunan yang rapuh menjadi keluhan umum. Parahnya, proyek ini seolah berjalan tanpa pengawasan ketat dan laporan transparan.
Yuliana Bere, warga Kecamatan Malaka Tengah, mengungkapkan rasa kecewanya.
“Kami sudah sampaikan ke media bahwa rumah ini tidak layak. Tapi tidak ada yang tulis. Dulu wartawan banyak datang, sekarang semua diam. Kami baru tahu mereka ternyata sudah dikasih uang,” katanya lirih.
Wartawan Jadi Humas Proyek?
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian oknum wartawan telah berubah fungsi menjadi “humas proyek”, alih-alih menjadi pengawal kepentingan publik. Dalam beberapa dokumentasi acara proyek rumah bantuan, beberapa jurnalis bahkan terlihat begitu akrab dengan kontraktor dan pejabat, tanpa menjaga jarak profesional yang seharusnya.
Jho Kapitan, salah satu Jurnalis kawakan di Malaka menanggapi keras isu ini.
“Wartawan bukan alat kekuasaan. Kalau menerima uang untuk menutup fakta, itu jelas pelanggaran kode etik. Bahkan bisa dikategorikan ikut serta dalam tindak pidana menutupi korupsi,” tegasnya.
Ia meminta organisasi profesi seperti PWI, AJI, dan Dewan Pers serta SMSI Malaka untuk turun tangan menyelidiki dan memberikan sanksi kepada wartawan yang terbukti melanggar etika.
“Memang faktanya di Malaka banyak yang jadi wartawan bukan karena keterpanggilan atas profesi tetapi karena ingin mengais rezeki hanya dengan bermodal kartu pers tanpa berita,” ungkap Jho Kapitan.
“Aparat Kepolisian juga harus bersikap tegas dalam memberantas oknum wartawan Bodrex yang sangat meresahkan masyarakat perbatasan. Kebebasan pers itu ada batasannya bukan berati jadi wartawan hanya bermodal kartu pers untuk memeras narasumber. Ini tindakan yang sangat mencoreng profesi mulai ini,” tutupnya.
Harapan Publik: Bongkar Semua yang Terlibat
Selain sorotan kepada wartawan, masyarakat juga menuntut agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek rumah bantuan ini. Bukan hanya kontraktor dan pejabat pelaksana, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam menyembunyikan kebobrokan proyek, termasuk oknum media.
Seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Wewiku mengatakan,
“Kalau wartawan ikut makan uang proyek, rakyat mau mengadu ke siapa lagi? Ini bukan sekadar soal rumah, ini soal keadilan pasca-bencana. Jangan biarkan bantuan negara dikorupsi lalu dilindungi dengan berita palsu.”***
Catatan Redaksi:
Kami tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang independen dan berpihak kepada kebenaran. Jika Anda memiliki informasi, bukti, atau kesaksian terkait dugaan keterlibatan oknum wartawan dalam proyek bantuan Seroja di Malaka, silakan hubungi kami secara langsung melalui email redaksi@raebesinews.com.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
