RaebesiNews.com – Nama Yohanis Taek, yang lebih dikenal dengan Chung Lay, kembali mencuat. Bukan karena prestasi, tapi karena jejak proyek bermasalah yang hingga kini belum tuntas. Ironisnya, sosok yang diduga dekat dengan mantan Bupati Malaka Simon Nahak ini kini justru tampil sebagai ‘pengkritik’ vokal terhadap pemerintahan SBS-HMS.
Pada tahun 2021, Chung Lay melalui perusahaannya CV. Kasih Jaya mendapatkan proyek pembangunan Broncaptering dan jaringan perpipaan di Desa Nanin, Kecamatan Rinhat. Nilai kontraknya fantastis—mencapai Rp 1.194.760.908. Namun sayangnya, hingga 2025, proyek ini belum pernah dinyatakan selesai secara resmi atau belum PHO (Provisional Hand Over).
Warga Nanin masih menanti air bersih yang dijanjikan proyek ini. Mereka hanya bisa memandangi tumpukan pipa dan struktur bangunan yang tak berguna. “Kami merasa ditipu. Uangnya besar, tapi air tak pernah mengalir ke rumah kami,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Laporan ke Inspektorat Daerah pun sudah mulai bergerak. Bahkan, tim Inspektorat yang terdiri dari auditor dan staf teknis Dinas PUPR sudah turun ke lokasi pada Juli 2025 untuk menginvestigasi proyek ini. Namun publik bertanya: mengapa proyek semacam ini bisa dibiarkan menggantung selama empat tahun?
Kaca Pecah di Tangan Tukang Kritik
Kini, Yohanis Taek tampil di berbagai media sosial dan forum-forum politik sebagai “aktivis rakyat” yang mengkritik setiap langkah pemerintahan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS). Ia bahkan kerap melontarkan tudingan personal terhadap HMS seolah-olah ia tak bercela.
Publik pun mulai menyadari: ada sesuatu yang janggal.
“Kalau dia memang peduli rakyat, mengapa proyek air bersih yang ditanganinya sendiri justru mangkrak? Ini bukan hanya soal uang negara, tapi soal kebutuhan dasar warga,” ujar salah satu aktivis di Malaka.
Lebih lanjut dia menyebut bahwa sikap kritis adalah hal yang baik dalam demokrasi, tetapi kritik yang datang dari orang yang gagal menyelesaikan tanggung jawabnya adalah bentuk kemunafikan.
Bukan Soal Politik, Tapi Moral Publik
Apa yang terjadi pada proyek Desa Nanin bukan sekadar proyek gagal. Ini mencerminkan wajah asli dari orang-orang yang selama ini berlindung di balik jargon perubahan, namun tak mampu menunaikan tanggung jawab dasar: menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Chung Lay mungkin berpikir publik sudah lupa. Tapi masyarakat Malaka, terutama di pedalaman seperti Desa Nanin, masih hidup dalam penderitaan karena janji palsu pembangunan. Alih-alih minta maaf atau memperbaiki kerusakan, dia malah tampil menyerang, seolah dirinya paling suci.
Pertanyaannya sederhana: dengan proyek mangkrak miliaran rupiah, siapa yang lebih layak dikritik? Pemerintah yang sedang bekerja atau kontraktor gagal yang bersembunyi di balik narasi moral palsu?
Pemerintahan SBS-HMS Fokus Kerja Nyata
Sementara Chung Lay sibuk bermain retorika di ruang maya, pemerintahan SBS-HMS terus melanjutkan kerja nyata. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP, dan pengolahan lahan pertanian terus berjalan. Di banyak desa, masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah.
Henri Melki Simu yang kerap menjadi sasaran serangan pribadi, memilih diam dan terus bekerja. “Kami tidak punya waktu membalas fitnah. Kami bekerja untuk rakyat,” ujarnya singkat ketika dikonfirmasi.
Rakyat Tidak Buta
Pada akhirnya, rakyat tahu membedakan mana pemimpin yang bekerja dan mana yang hanya bisa berbicara. Mereka tahu siapa yang membangun, dan siapa yang hanya menjual kebohongan demi kepentingan politik.
Yohanis Taek alias Chung Lay seharusnya berurusan dulu dengan tanggung jawab lamanya sebelum mengangkat jari untuk menunjuk orang lain. Karena bagi publik Malaka, kritik yang tak disertai rekam jejak moral hanyalah kegaduhan tanpa makna.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
