Wakil Bupati Henri Melki Simu Geram: Kades yang Tak Hadir Rapat Itu Tandanya Tak Mau Urus Rakyat

RaebesiNews.com – Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menyesalkan keras ketidakhadiran delapan kepala desa dalam rapat penting bersama Dinas Koperasi, Asisten Bisnis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), para Babinsa, dan para Ketua KDMP Malaka, yang digelar untuk membahas solusi pembangunan kantor Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa.

Rapat yang digelar di Betun itu dijadwalkan dihadiri oleh 33 kepala desa, namun delapan di antaranya absen tanpa keterangan. Padahal, pertemuan tersebut sangat penting karena membahas percepatan pembangunan kantor KDMP di 33 desa yang hingga kini belum memiliki lahan untuk kantor koperasi.

Ketidakhadiran para kades itu memicu kegeraman HMS. Dengan nada tegas, ia menyebut para kepala desa yang tak hadir sebagai pemimpin yang tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat dan kemajuan desanya sendiri.

“Kepala desa yang tidak hadir dalam rapat begini, tandanya tidak mau urus rakyat. Tidak mau agar desanya maju. Mental bobrok seperti itu tidak boleh ada lagi di Malaka,” tegas HMS di hadapan peserta rapat.

Menurut HMS, sikap abai para kepala desa menunjukkan bahwa sebagian pemimpin desa di Malaka masih memiliki mental yang salah arah. Ia menyoroti kebiasaan sebagian kades yang sangat rajin datang saat urusan pencairan dana desa, namun enggan hadir ketika rapat membahas hal-hal strategis untuk kepentingan rakyat.

“Kalau urus pencairan dana desa, mereka bisa tunggu sampai malam. Bank NTT penuh dengan mereka. Tapi giliran urus hal-hal seperti kantor KDMP, mereka paling malas. Ini karena bukan mereka yang kerja, jadi tidak merasa penting,” kata HMS dengan nada kecewa.

Wakil Bupati yang dikenal vokal itu menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukanlah program biasa. Program ini merupakan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa, melalui penguatan sektor koperasi dan usaha mikro berbasis komunitas.

“Program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah gagasan besar Presiden Prabowo untuk memerdekakan ekonomi rakyat. Malaka harus mendukung penuh. Jangan sampai karena malas dan tidak peduli, desa kita tertinggal dari daerah lain,” ujar HMS.

Ia menekankan bahwa pembangunan kantor KDMP di setiap desa bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah awal untuk membangun sistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Karena itu, setiap kepala desa wajib menunjukkan komitmen nyata, terutama dalam penyediaan lahan dan dukungan administratif.

“Urus uang dia cepat sekali, tapi urus kepentingan rakyat dia lambat. Pemimpin seperti itu tidak pantas disebut pelayan masyarakat,” sindir HMS tajam.

HMS berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Malaka. Pemerintah daerah, katanya, akan terus mendorong semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab moral para pemimpin desa agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun delapan kepala desa yang tidak hadir tanpa keterangan adalah:

1. Kepala Desa Laleten
2. Kepala Desa Barene
3. Kepala Desa Numponi
4. Kepala Desa Bonibais
5. Kepala Desa Weulun
6. Kepala Desa Weseben
7. Kepala Desa Motaulun
8. Kepala Desa Naas

Di akhir pertemuan, HMS menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir lagi sikap kepala desa yang tidak disiplin dan tidak memiliki semangat membangun.

“Kita butuh pemimpin desa yang punya hati dan punya waktu untuk rakyat. Kalau tidak, lebih baik mundur,” pungkasnya dengan tegas.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.