Wabup HMS Geram: Kades Malas Rapat, Tapi Gesit Urus Dana Desa

BETUN, RAEBESINEWS.COM — Suasana di Aula Hotel Nusa Dua Betun, Senin (14/7/2025), awalnya berlangsung penuh harap. Para camat dan kepala desa dari seluruh pelosok Kabupaten Malaka berkumpul dalam satu forum penting: Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, rapat yang mestinya menjadi tonggak konsolidasi pembangunan berbasis data ini justru berujung pada kemarahan Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS).

Pasalnya, dari 127 desa yang tersebar di 12 kecamatan, hanya 105 kepala desa yang hadir. Lebih mengecewakan lagi, sebagian dari mereka justru meninggalkan tempat sebelum rapat selesai, bahkan ketika Wakil Bupati masih berada di ruangan.

“Saya minta data semua kepala desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan untuk diserahkan kepada Sekda Malaka untuk ditertibkan,” tegas HMS dengan nada penuh ketegasan saat menutup rapat.

Ketidakhadiran yang Memalukan

Rapat DTSEN bukan sekadar forum seremonial. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk menyatukan basis data sosial dan ekonomi masyarakat Malaka, demi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Namun ironinya, 22 kepala desa sama sekali tidak hadir. Sedangkan beberapa lainnya, meski awalnya hadir, memilih pulang diam-diam sebelum sesi rapat ditutup. Bagi HMS, hal ini mencerminkan rendahnya komitmen sejumlah aparatur desa terhadap amanat jabatan yang mereka emban.

“Kalau urus dana desa cepat, tapi kalau untuk urusan masyarakat tidak bisa. Duduk sebentar sudah pulang,” sindir HMS, menyentil kebiasaan kepala desa yang lebih sigap mengurus pencairan dana ketimbang menghadiri kegiatan strategis bagi rakyat yang mereka wakili.

Tindakan Tegas Akan Diberlakukan

Wabup HMS tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka untuk mengambil tindakan administratif terhadap para kepala desa yang melalaikan tugas.

“Nanti saya suruh Pak Sekda untuk panggil lagi desa-desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan,” ujar HMS lantang.

Pernyataan ini menandai sikap tegas Pemerintah Kabupaten Malaka untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab di kalangan aparatur desa.

Menggugat Etika Kepemimpinan Desa

Kemarahan HMS bukan sekadar soal ketidakhadiran. Ia sedang menggugat etika kepemimpinan di level akar rumput. Kepala desa, menurut HMS, bukan hanya juru kelola anggaran. Mereka adalah pemimpin komunitas, yang seharusnya menjadi motor penggerak partisipasi dan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Kegiatan DTSEN justru merupakan fondasi penting bagi masa depan kebijakan publik di Malaka. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menyusun intervensi sosial, perencanaan anggaran, dan program pemberdayaan yang lebih presisi. Ketidakhadiran kepala desa dalam forum ini bisa berdampak langsung pada ketimpangan data dan ketimpangan pelayanan.

Perlu Budaya Disiplin Baru di Tingkat Desa

Kasus ini menjadi cermin bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam menanamkan budaya disiplin dan akuntabilitas di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan SBS-HMS tampaknya tidak akan membiarkan kebiasaan malas rapat tapi gesit cairkan dana terus berlanjut.

Rapat DTSEN ini boleh saja telah usai, namun gema dari kemarahan HMS hari itu menjadi pesan keras: bahwa membangun Malaka tidak cukup dengan proyek dan dana, tetapi juga dengan kehadiran, niat baik, dan kesediaan untuk mendengar, belajar, dan duduk bersama membicarakan masa depan rakyat.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.