RaebesiNews.com – Namanya cukup menggema saat Pilkada Malaka 2024. Alex Mesak, yang kala itu menjabat sebagai Ketua JAS SN FBN dan menyebut dirinya tokoh pemuda, tampil vokal membawa agenda-agenda kritis. Ia bicara lantang, kerap tampil di forum publik seolah menjadi suara alternatif rakyat kecil.
Namun pada momentum reses Anggota DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, di hadapan Bupati dr. Stefanus Bria Seran (SBS), Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), dan Ketua DPRD Malaka, sikap kritis Alex justru berujung blunder besar. Ia menyatakan bahwa:
Baca Juga: SBS-HMS, Sahabat Petani Malaka: Bukti Nyata Bukan Janji Omong Kosong
“Petani di Desa Railor gagal panen karena air tergenang. Pemerintah SBS-HMS tidak serius urus rakyat.”
Pernyataan ini bukan saja menyesatkan, tapi juga menyinggung kerja keras pemerintah daerah yang selama ini membangun sistem pertanian berbasis air dan adaptasi iklim.
Bupati SBS langsung menyanggah:
“Kau pikir kami main-main urus rakyat? Kami serius dan tidak tipu-tipu!”
SBS pun tak sekadar menanggapi secara lisan. Ia memerintahkan HMS dan Plh. Kadis PUPR Lorens Haba untuk mengecek langsung lokasi keesokan harinya, 11 Juni 2025.
“Air Tergenang di Railor” Ternyata Salah Alamat
Tim dari Pemkab Malaka tiba di Kantor Desa Fahiluka. Di sana hadir pula Kepala Desa Adrianus Leki, para penyuluh pertanian (PPL), dan tak lain, Alex Mesak sendiri.
Baca Juga: Lima Daerah Tersubur di NTT, Malaka Masuk Daftar Berkat Irigasi Benenain
Wakil Bupati HMS bertanya lugas:
“Di mana lokasi air tergenang di Railor itu supaya kita cek langsung?”
Alih-alih menunjukkan lokasi, Alex malah menjawab:
“Bukan di Railor… maksud saya Aintasi.”
Sontak, HMS pun menyentil:
“Kemarin bilang di Railor, sekarang Aintasi? Yang benar yang mana?”
Suasana menjadi tidak nyaman. Para PPL mulai bersuara. Mereka membantah klaim Alex dan membeberkan fakta lapangan.
“Railor, Naimana, dan Fahiluka justru dua tahun terakhir dibantu pemerintah mengubah ladang kering menjadi sawah. Gagal panen akibat air justru berkurang, karena kita arahkan ke sistem lahan basah,” ujar salah satu PPL.
Baca Juga: Bupati Malaka Tegas: Tak Perlu Takut Audit, Itu Janji Kampanye Kami!
Yang lebih menyakitkan bagi Alex, beberapa PPL secara terbuka menyatakan bahwa ia “tidak paham topik yang dibicarakan.”
“Terlalu jauh dari fakta. Apa yang disampaikan Pak Alex di forum itu, tidak sesuai kondisi riil. Terlihat sekali beliau tidak mengerti persoalan teknis,” ujar seorang PPL lainnya.
“Tokoh Pemuda” yang Gagal Menjadi Representasi
Dengan status sebagai Ketua JAS SN FBN dan tokoh pemuda Pilkada 2024, publik berharap Alex Mesak bisa menjadi mitra kritis yang berkualitas bagi pemerintah. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan ia belum mampu membedakan kritik dengan kebohongan.
Pernyataannya tidak berdasar data. Lokasi berubah-ubah. Argumentasi tidak nyambung. Diskusi pun berakhir tanpa kesepahaman karena, seperti disampaikan banyak pihak, Alex sendiri tidak memahami apa yang ia bicarakan.
Baca Juga: Mulut Besar, Kerja Nol: Ketua JAS SN FBN Ketahuan Sebar Hoaks Soal Pertanian di Malaka
Pelajaran untuk Pemuda Malaka
Rakyat Malaka butuh pemuda yang bersuara dengan nurani dan data, bukan sekadar mencari panggung. Di tengah keseriusan SBS-HMS membangun pertanian yang tangguh iklim, tindakan seperti yang dilakukan Alex Mesak justru mengacaukan informasi publik.
Kini, publik bertanya-tanya: apakah pernyataan Alex adalah bentuk kesalahan personal, atau bagian dari strategi politik tertentu? Apapun motifnya, satu hal jelas, rakyat sudah cerdas membedakan antara kritik konstruktif dan narasi sesat.
“Tokoh pemuda sejati bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling jujur menyampaikan realita.”***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
