RaebesiNews.com – Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) terus menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Melalui kebijakan pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP, pemerintah berupaya memastikan seluruh warga Malaka memperoleh hak dasar atas layanan kesehatan tanpa dibebani persoalan biaya. Program ini lahir dari realitas sosial masyarakat Malaka yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan mandiri.
Pelayanan kesehatan gratis tersebut mencakup layanan rawat jalan, rawat inap dasar, pemeriksaan medis umum, hingga penanganan awal bagi pasien rujukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu, hingga rumah sakit daerah, agar kebijakan ini berjalan merata di seluruh kecamatan. Dengan hanya menunjukkan e-KTP Malaka, masyarakat dapat langsung mengakses layanan kesehatan tanpa prosedur administrasi yang rumit.
Bupati SBS dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Menurutnya, tidak boleh ada warga Malaka yang menunda berobat hanya karena tidak memiliki uang. Pemerintah daerah, kata SBS, hadir untuk menjamin keselamatan dan kesehatan rakyatnya, terlebih di wilayah yang secara geografis memiliki tantangan jarak dan keterbatasan infrastruktur.
Di sisi lain, Wakil Bupati HMS berperan aktif dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. HMS kerap turun langsung ke lapangan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan masyarakat, untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi kendala pelayanan. Pendekatan ini dilakukan agar kebijakan tidak berhenti di tataran administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program kesehatan gratis ini juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan sejak dini. Data dari sejumlah puskesmas menunjukkan peningkatan kunjungan pasien, terutama ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Hal ini menjadi indikator bahwa hambatan biaya selama ini menjadi faktor utama rendahnya akses layanan kesehatan.
Meski demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa program ini masih memerlukan penguatan, terutama dari sisi ketersediaan tenaga medis dan fasilitas pendukung. SBS–HMS menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap, dengan prinsip pelayanan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Malaka yang sehat dan produktif.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
