RaebesiNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kebersihan lingkungan bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, wajah daerah, serta wibawa pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XVII Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/01/2026).
Selain persoalan sampah, Mendagri juga menyoroti keberadaan baliho dan papan reklame yang tidak tertata rapi dan justru menimbulkan kesan kumuh di banyak daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk berani menertibkan ruang publik demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman.
Menanggapi arahan Mendagri tersebut, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka telah menjadikan kebersihan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS).
“Di Kabupaten Malaka, khususnya di Kota Betun, petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup aktif membersihkan dan mengangkut sampah setiap hari,” ujar Bupati SBS.
Ia menjelaskan, pengangkutan sampah di Kota Betun dilakukan secara rutin hingga tiga kali sehari. Aktivitas pembersihan bahkan sudah dimulai sejak dini hari.
“Setiap hari, mulai pukul 05.00 WITA, petugas sudah turun membersihkan kota. Sampah diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Tidak hanya terfokus di pusat kota, kebijakan kebersihan juga diterapkan hingga ke tingkat desa. Dari total 127 desa di Kabupaten Malaka, seluruhnya diwajibkan melaksanakan kerja bakti rutin setiap hari Jumat.
“Kegiatan kerja bakti ini melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kolektif,” tegas SBS.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak pasangan SBS–HMS resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malaka pada 20 Februari 2026. Ia menilai, perubahan wajah daerah tidak bisa dicapai hanya dengan aturan, tetapi harus dibangun melalui keteladanan dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kabupaten Malaka harus bersih, tertib, dan nyaman. Itu komitmen kami sejak awal. Apa yang disampaikan Mendagri sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan di daerah,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka berharap dapat menciptakan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadikan daerah sebagai ruang publik yang layak dan membanggakan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
