RaebesiNews.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS), kembali menunjukkan kelasnya sebagai kepala daerah yang memahami betul ilmu keuangan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Malaka yang digelar bekerja sama dengan LPPM Universitas Trisakti Jakarta, Rabu (29/10/2025), Bupati SBS menjelaskan secara tuntas tentang apa itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagaimana strukturnya, serta dari mana sumber-sumber pendapatan daerah itu berasal.
Dengan gaya tutur yang lugas dan analogi yang mudah dipahami, SBS menyampaikan bahwa APBD merupakan jantung dari pembangunan daerah yang seluruhnya berakar pada rakyat.
“Ibarat pohon, APBD itu ada pada batangnya dan akarnya adalah rakyat. Batang pohon (APBD) itu terdiri dari dua cabang yang ukurannya sama sehingga tidak boleh miring. Kalaupun miring, tidak boleh lebih dari 3% dari APBD, supaya pohonnya tidak tumbang,” jelas SBS disambut tepuk tangan para peserta bimtek.
Sumber-Sumber APBD: Akar Keuangan Daerah yang Harus Dijaga
Menurut SBS, dalam struktur APBD terdapat dua sisi besar, yakni pendapatan dan belanja.
Cabang sebelah kanan dari “pohon APBD” berisi komponen pendapatan, yaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Transfer dari Pemerintah Pusat
3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)
4. Pendapatan lain-lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
Keempat komponen ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. SBS menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah perlu lebih banyak memberi perhatian terhadap sisi pendapatan ini.
“Biasanya DPRD di banyak daerah ributnya di sisi belanja. Padahal yang seharusnya diributkan itu di sumber air, yaitu di pendapatan. Karena kalau sumber airnya kering, batangnya juga mati,” tegas SBS dengan perumpamaan khasnya.
Belanja Daerah: Cabang yang Harus Tumbuh Seimbang
Sementara cabang sebelah kiri dari pohon APBD adalah belanja daerah, yang terbagi menjadi dua jenis utama:
Belanja rutin, yakni kebutuhan operasional pemerintahan seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan administrasi.
Belanja pembangunan, yakni pengeluaran untuk membiayai program pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Bupati SBS mengingatkan agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus selalu dijaga. Bila pengeluaran lebih besar dari kemampuan pendapatan, maka APBD akan mengalami defisit dan menghambat proses pembangunan.
“Kalau batangnya miring ke satu sisi, maka pohonnya bisa tumbang. Karena itu, antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Pengelolaan APBD itu harus disiplin, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar SBS menegaskan.
Fokus pada PAD: Kunci Kemandirian Ekonomi Daerah
Lebih jauh, SBS menekankan pentingnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada kekuatan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau PAD kuat, itu tandanya ekonomi rakyat juga bergerak. Karena PAD itu datang dari aktivitas masyarakat — dari pajak, retribusi, usaha kecil, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya,” ungkap SBS.
Bupati SBS juga mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat akan membuat daerah sulit mandiri secara fiskal. Karena itu, Malaka harus mampu menggali potensi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk memperkuat basis PAD.
DPRD Sebagai Mitra Strategis Eksekutif
Dalam kesempatan yang sama, SBS menegaskan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi mitra strategis eksekutif dalam pengelolaan APBD. DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun agar fungsi-fungsi tersebut berjalan efektif, para anggota DPRD harus memahami struktur, prinsip, dan arah kebijakan APBD secara utuh.
“Kalau DPRD paham betul postur APBD, maka setiap keputusan anggaran akan lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar SBS.
Ia menambahkan, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun atas dasar pemahaman yang sama tentang kepentingan publik dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah.
Menumbuhkan Pohon APBD yang Sehat dan Berakar Kuat
Penjelasan SBS di forum Bimtek itu mendapat apresiasi tinggi dari para anggota DPRD Malaka. Dengan gaya yang komunikatif, Bupati SBS berhasil mengubah topik yang terkesan teknis menjadi materi yang hidup dan mudah dipahami.
Melalui analogi “pohon APBD”, SBS menekankan bahwa kekuatan keuangan daerah bersumber dari rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat pula. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa akuntabilitas dan kesadaran kolektif dalam mengelola keuangan daerah.
“Kalau kita ingin batang pohon Malaka tumbuh kokoh, mari kita jaga akarnya, yaitu rakyat dan pastikan sumber airnya mengalir jernih. Karena dari sanalah kehidupan pembangunan akan bertumbuh,” tutup SBS mengakhiri materinya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
