RaebesiNews.com – Sore itu, halaman kediaman Bupati Malaka di Haitimuk tampak berbeda. Lima unit mobil Toyota Rush berwarna putih berjajar rapi. Di hadapan para pastor, pendeta, tokoh agama, dan masyarakat yang hadir, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran atau yang akrab disapa SBS, kembali melanjutkan sebuah misi yang telah ia mulai sejak bertahun-tahun lalu: membantu lembaga-lembaga agama dengan kendaraan operasional.
Bagi sebagian orang, bantuan semacam ini mungkin terlihat sebagai program biasa. Namun bagi para pelayan umat yang setiap hari menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, kendaraan tersebut adalah sarana pelayanan yang sangat dibutuhkan.
Pada Jumat (12/06/2026), Pemerintah Kabupaten Malaka menyerahkan lima unit mobil Toyota Rush kepada Paroki Rafau, Paroki Wekfau, Paroki Kaputu, Paroki Nurobo, dan Gereja GMIT Hoeneno. Penyerahan itu dilakukan langsung oleh SBS didampingi Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD Malaka.
Namun di balik penyerahan kendaraan tersebut, tersimpan sebuah cerita panjang tentang kepedulian, pengabdian, dan tudingan politik yang selama bertahun-tahun mengikuti langkah SBS.
Dari Jalan Berlumpur Menuju Pelayanan Umat
Program bantuan mobil operasional untuk lembaga agama bukanlah program baru.
Sejak menjadi Bupati Perdana Kabupaten Malaka bersama almarhum Daniel Asa, SBS sudah mulai menyalurkan bantuan kendaraan bagi lembaga-lembaga keagamaan.
Bantuan itu tidak hanya diberikan kepada Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Saudara-saudara Muslim di Kabupaten Malaka juga mendapat perhatian yang sama.
Saat itu, kritik bermunculan dari berbagai pihak. Ada yang menilai bantuan mobil tersebut hanyalah strategi politik untuk membangun popularitas menjelang Pilkada 2020. Program itu bahkan dituding sebagai kampanye terselubung menggunakan fasilitas pemerintah.
Namun waktu kemudian membuktikan hal yang berbeda.
Pada Pilkada 2020, SBS justru mengalami kekalahan.
Fakta tersebut menjadi bantahan paling sederhana terhadap tudingan bahwa bantuan mobil diberikan semata-mata untuk kepentingan elektoral.
Jika tujuan program itu adalah membeli dukungan politik, maka hasil Pilkada saat itu menunjukkan kenyataan yang berbeda.
Mendengar Keluhan dari Ujung Stasi
Bagi SBS, alasan membantu lembaga agama sebenarnya jauh lebih sederhana.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari umat mengenai sulitnya pelayanan pastoral, terutama ketika musim hujan tiba.
Jalan-jalan desa berubah menjadi lumpur. Sungai meluap. Kendaraan roda dua sering tidak mampu menembus medan yang berat. Sementara para pastor, pendeta, dan pelayan umat harus tetap bergerak dari satu stasi ke stasi lain untuk melayani masyarakat.
“Katanya kasian pastor kami yang kehujanan di jalan saat hendak melayani misa di stasi ketika musim hujan,” ungkap SBS.
Kalimat sederhana itu membekas dalam ingatannya.
Di daerah seperti Malaka, pelayanan keagamaan tidak hanya berlangsung di dalam gereja atau rumah ibadah. Para pemimpin agama harus menempuh perjalanan jauh demi menjangkau umat yang tersebar di berbagai pelosok.
Karena itu, ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu, SBS merasa negara harus hadir.
Anak Kampung yang Tidak Lupa Asal Usul
Di hadapan para tokoh agama, SBS juga menjawab berbagai kecurigaan yang selama ini diarahkan kepadanya.
Ia mengingat kembali masa kecilnya yang dibesarkan dalam keluarga sederhana.
“Apa yang dicurigai mereka tidak benar. Saya adalah anak orang miskin, dibesarkan di kampung ini oleh bapak dan mama dengan kemiskinan, dididik oleh keperwiraan, dengan kejujuran dan kerendahan hati. Kami tidak pernah tolerir terhadap kejahatan dan penipuan,” katanya.
Bagi SBS, pengalaman hidup dalam keterbatasan justru membentuk cara pandangnya tentang pelayanan publik. Ia memahami bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan dan mengapa pemerintah harus hadir membantu masyarakat.
Karena itulah, ketika berbicara tentang bantuan kendaraan operasional untuk lembaga agama, ia tidak melihatnya sebagai proyek politik.
Ia melihatnya sebagai kebutuhan nyata masyarakat.
“Aku Bukan Dia yang Kamu Sangka”
Dalam kesempatan tersebut, SBS mengutip motto perayaan 25 tahun imamat seorang pastor deken di Malaka yang sangat berkesan baginya.
“Aku bukan dia yang kamu sangka.”
Kalimat itu, menurut SBS, seolah menjawab berbagai prasangka yang selama ini diarahkan kepadanya.
Ia menyadari bahwa seorang pemimpin tidak akan pernah lepas dari kritik dan tudingan. Namun ia memilih membiarkan waktu yang memberikan jawaban.
Dan waktu pula yang membuktikan bahwa program bantuan kendaraan operasional tetap berlanjut ketika ia kembali dipercaya rakyat bersama HMS pada Pilkada 2024.
Periode Kedua, Tak Ada Lagi Kepentingan Politik
Jika pada periode pertama masih ada pihak yang menuduh bantuan mobil sebagai bagian dari strategi politik menuju Pilkada berikutnya, maka tudingan serupa pada periode kedua menjadi semakin sulit dipertahankan.
Alasannya sederhana: secara hukum SBS sudah tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Bupati Malaka setelah menyelesaikan masa jabatan keduanya.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menjabat sebagai kepala daerah paling lama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Artinya, setelah periode ini berakhir, SBS tidak lagi memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon Bupati Malaka.
Dengan demikian, bantuan mobil operasional yang kembali diberikan kepada lembaga agama pada tahun 2026 tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan pencalonan dirinya sebagai bupati di masa depan.
Tidak ada keuntungan politik yang dapat diperoleh untuk jabatan yang secara hukum sudah tidak bisa lagi ia ikuti.
Fakta hukum tersebut mempertegas bahwa program bantuan kendaraan operasional ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelayanan yang telah dimulai sejak lama, bukan agenda politik menjelang pemilihan.
Uang Rakyat Kembali kepada Rakyat
SBS juga menegaskan bahwa mobil-mobil yang dibagikan itu bukan milik pribadi bupati, wakil bupati, ataupun anggota DPRD.
“Kami hanya dipercaya rakyat untuk mengelola uang rakyat untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Bagi SBS, pemerintah hanyalah pengelola amanah rakyat. Ketika anggaran daerah mampu membantu memperkuat pelayanan masyarakat melalui lembaga agama, maka bantuan tersebut harus diberikan.
Sebab para pemimpin agama merupakan mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial masyarakat. Mereka hadir saat kelahiran, mendampingi keluarga dalam duka, memberi penghiburan saat bencana, serta menjaga nilai-nilai moral di tengah kehidupan umat.
Melayani Tanpa Memandang Agama
Hal yang menarik dari program ini adalah prinsip keadilan yang diterapkan.
Katolik mendapat perhatian.
Kristen Protestan mendapat perhatian.
Umat Muslim juga mendapat perhatian yang sama.
Di tengah berbagai perbedaan, Pemerintah Kabupaten Malaka berusaha menunjukkan bahwa pelayanan publik harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama maupun golongan.
Karena pada akhirnya, pemerintah tidak hadir untuk satu kelompok tertentu.
Pemerintah hadir untuk semua rakyat.
Dan bagi SBS, mobil-mobil yang diserahkan hari itu bukan sekadar kendaraan.
Ia adalah simbol kehadiran negara di tengah pelayanan umat.
Ia adalah roda yang akan membawa para pastor, pendeta, dan pelayan agama melintasi jalan-jalan desa, menembus hujan dan lumpur, demi menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Mungkin karena itulah SBS terus melanjutkan program ini.
Bukan karena politik.
Bukan pula untuk kepentingan Pilkada berikutnya yang secara hukum tidak lagi bisa ia ikuti sebagai calon bupati.
Melainkan karena ia percaya bahwa pelayanan kepada rakyat terkadang dimulai dari membantu mereka yang setiap hari melayani sesama.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
