RaebesiNews.com – Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Henri Melki Simu (SBS HMS), menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap kritik publik selama disampaikan secara konstruktif.
Namun, mereka tidak akan tinggal diam jika aspirasi dalam bentuk unjuk rasa berubah menjadi ajang fitnah dan penghinaan.
“Silakan menyampaikan pendapat dalam bentuk demo. Itu hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Tapi jika sudah masuk ke wilayah fitnah dan penghinaan, kami akan ambil langkah hukum,” ujar juru bicara tim hukum SBS HMS kepada media, Rabu (8/5).
Baca Juga: Bupati Malaka SBS dan Wakilnya HMS Fokus Kerja Untuk Rakyat, Tak Mau Layani Drama Politik
Tim hukum SBS HMS menyebut saat ini tengah mengkaji secara menyeluruh isi narasi dan pernyataan dalam demo-demo yang berlangsung beberapa waktu terakhir.
Bila ditemukan unsur pelanggaran hukum, langkah hukum akan diambil sesuai prosedur.
Baru Dilantik, Sudah Dihujani Demo
SBS menyatakan heran dengan intensitas demonstrasi yang meningkat pasca pelantikan mereka dua bulan lalu.
“Kami ini baru dua bulan dilantik. Tapi demo sudah beberapa kali. Saya mau tanya, selama empat tahun kemarin mereka ke mana?” kata SBS saat diwawancara seusai pertemuan internal di Kantor Bupati Malaka.
Menurutnya, pembangunan Malaka bukan tugas yang mudah. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini sedang bekerja keras menata berbagai masalah mendasar di daerah perbatasan ini.
Seruan untuk Tidak Terpecah
SBS juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pola konflik horizontal yang justru merugikan rakyat sendiri.
“Jangan warisi sifat penjajah: suka adu domba sesama anak Malaka. Kita ini satu. Kalau kita saling menjatuhkan, siapa yang akan urus rakyat?” ujar SBS dengan nada prihatin.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang tengah dihadapi Kabupaten Malaka: persoalan banjir, keterbatasan infrastruktur, tingginya angka pengangguran, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan.
“Mari Bangun Bersama”
SBS-HMS mengajak semua pihak untuk meletakkan perbedaan di bawah kepentingan bersama: membangun Malaka yang lebih baik.
“Tugas kita berat. Rakyat hidup susah. Jangan tambah beban rakyat dengan konflik yang tak perlu. Mari kita bangun Malaka sama-sama, dengan kepala dingin dan hati yang tulus,” pungkas SBS.
Baca Juga: Wabup Malaka Tinjau 77 Hektare Lahan di Kampung Arak, Siap Cetak Sawah Baru
Infografik:
1. Potret Tantangan Malaka Saat Ini:
Banjir Musiman: 3 kecamatan terdampak setiap tahun.
Jalan Rusak: 47% jalan kabupaten dalam kondisi buruk (Data Dinas PU 2024).
Pengangguran Terbuka: 8,9% (BPS Malaka, 2023).
Akses Listrik dan Air Bersih: Masih rendah di 17 desa terpencil.
2. Timeline Demo Setelah SBS-HMS Dilantik:
Maret 2025: Demo pertama terkait pengangkatan pejabat.
April 2025: Demo isu transparansi anggaran.
Mei 2025: Demo ketiga, tuntutan percepatan pembangunan.
3. Jalur Hukum Menurut UU No. 9 Tahun 1998:
Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi.
Namun tidak boleh mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, atau penghinaan terhadap individu/kelompok.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
