Bupati SBS: Rakyat Butuh Jalan dan Makanan yang Cukup Bukan Gedung Mewah

RaebesiNews.com – Pembangunan Kantor Bupati Malaka yang menelan anggaran hampir Rp96 miliar memicu polemik di tengah masyarakat.

Gedung megah yang dibangun dengan skema multiyears dari APBD 2022–2024 ini dinilai tidak mencerminkan prioritas pembangunan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

“Kantor yang mewah tidak penting dan belum saatnya dibutuhkan di Kabupaten Malaka,” tegas Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran.

“Tanda tangan saya di dalam gedung, di bawah pohon, atau di pantai sama sahnya secara hukum,” tambahnya.

Baca Juga: Kopdes Merah Putih Di Malaka Segera Diluncurkan, Desa Kateri dan Lakekun Barat Jadi Pelopor

Pernyataan ini menyoroti ironi besar: ketika puluhan miliar digelontorkan untuk gedung mewah, jembatan vital seperti Jembatan Numponi sudah tiga tahun tidak kunjung dibangun.

Belum lagi kondisi jalan-jalan penghubung antar-desa yang rusak parah, mempersulit mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.

Anggaran Gedung vs Angka Kemiskinan

Data BPS mencatat bahwa hingga akhir 2024, sekitar 13,92% warga Malaka hidup di bawah garis kemiskinan—sekitar 28.500 orang dari total populasi 204.740 jiwa.

Baca Juga: Ketika Wakil Bupati Malaka Turun ke Ladang: HMS Jadi Teladan Untuk Rakyatnya Sendiri

Di sisi lain, pembangunan Kantor Bupati Malaka menelan Rp95,9 miliar, angka yang dinilai fantastis oleh banyak pihak, apalagi gedung tersebut belum memiliki akses jalan yang layak.

Warga setempat pun menyuarakan kekecewaan.
“Ternyata kantor Bupati Malaka yang mewah itu menelan anggaran 90-an miliar. Pantas saja Jembatan Numponi sudah 3 tahun tidak bisa dibangun,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga: Longsor di TTS, 55 Rumah Rusak, Ratusan Warga Mengungsi

Infrastruktur Dasar Lebih Mendesak

Kabupaten Malaka yang dikenal subur seharusnya menjadikan pertanian sebagai prioritas utama. Namun, infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan tani, dan jembatan belum merata.

Hal ini membuat produktivitas petani stagnan, sementara beban biaya hidup terus meningkat.

Gedung mewah tidak otomatis berarti kemajuan. Dalam konteks Kabupaten Malaka, kemewahan tampak justru menjauhkan pemerintah dari realitas rakyatnya.

Seperti yang diungkapkan Bupati SBS: “Rakyat tidak butuh gedung mewah. Rakyat butuh makan yang cukup dan akses jalan yang bagus.”

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.