RaebesiNews.com – Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Simon Nahak, Kabupaten Malaka kini dipaksa menatap kenyataan pahit: tiga proyek besar yang diduga kuat berlumur korupsi.
Jumlahnya fantastis, dampaknya menyakitkan, dan jejaknya kini sedang disisir oleh aparat hukum.
Tiga masalah besar itu adalah Program Rumah Bantuan Seroja, Proyek Septic Tank Komunal di Malaka Barat dan Weliman, serta Pembangunan Rumah Sakit Pratama Wewiku, tiga proyek yang kini berdiri sebagai monumen kebobrokan tata kelola pemerintahan masa lalu.
1. Rumah Bantuan Seroja: Badai Berlalu, Luka Bertahan
April 2021, badai Seroja menghancurkan ribuan rumah rakyat Malaka. Bantuan dari pusat mengalir, janji pemulihan digaungkan. Tapi setelah tiga tahun berlalu, yang tersisa hanyalah rangka rumah tanpa dinding, tumpukan semen yang mengeras, dan janji yang membusuk di udara.
Program Rumah Bantuan Seroja di masa pemerintahan Simon Nahak menjadi kisah getir: ratusan rumah tak pernah rampung, sebagian hanya ada di laporan, sebagian lagi dibangun asal jadi.
Warga hanya menerima bahan bangunan seadanya, ada yang dapat seng, tapi tak ada paku; ada yang dapat semen, tapi tak pernah melihat tukang datang.
“Badai sudah lewat, tapi janji mereka lebih kejam dari angin Seroja,” kata seorang warga di Desa Fahiluka suaranya bergetar menahan marah.
Di balik proyek ini, beredar dugaan adanya pemotongan dana bantuan, mark-up harga bahan bangunan, dan permainan distribusi. Kini, pemerintah daerah di bawah Bupati SBS tengah menelusuri ulang setiap laporan dan transaksi. Jika terbukti, kasus ini akan menjadi bukti nyata bagaimana penderitaan rakyat dijadikan ladang keuntungan.
2. Septic Tank Komunal di Malaka Barat dan Weliman: Lubang Uang Negara
Kasus kedua mencuat dari proyek septic tank komunal di Kecamatan Malaka Barat dan Weliman.
Dari luar, proyek ini tampak sederhana, hanya urusan sanitasi. Namun di baliknya tersembunyi aroma busuk penyimpangan.
Nilai proyeknya miliaran rupiah dari DAK Sanitasi 2022–2023, tetapi hasilnya nyaris nihil. Di lapangan, banyak titik proyek ditemukan mangkrak, rusak, bahkan tak pernah dibangun sama sekali.
Yang tersisa hanya papan proyek dan lubang menganga, seolah menggambarkan lubang besar tempat uang rakyat ditelan.
“Septic tank ini hanya proyek di atas kertas. Uang hilang, bau korupsi menyengat,” ujar seorang tokoh masyarakat di Desa Umalor, Malaka Barat.
Laporan warga menunjukkan adanya kongkalikong antara kontraktor dan oknum pejabat teknis. Proyek dikerjakan tanpa pengawasan, pembayaran tetap cair meski fisik belum selesai.
Jika dugaan ini benar, maka proyek sanitasi itu bukan untuk membersihkan lingkungan, tapi justru mengotori moral birokrasi Malaka.
3. RS Pratama Wewiku: Monumen Korupsi di Tengah Sawah
Inilah kasus paling mencolok, dan kini sudah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).
RS Pratama Wewiku, proyek senilai lebih dari Rp 40 miliar, kini berdiri di tengah sawah sebagai monumen kebohongan publik.
Bangunannya retak, plafonnya bocor, catnya mengelupas sebelum pasien pertama datang. Peralatan medis tak pernah tiba.
Di tengah penderitaan masyarakat yang butuh layanan kesehatan, yang mereka dapat hanya bangunan mati yang menelan puluhan miliar rupiah uang negara.
Kejati NTT telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, memeriksa sejumlah pejabat teknis dan pihak kontraktor.
Sumber internal menyebut ada indikasi kuat mark-up, manipulasi volume pekerjaan, dan pelaksanaan fiktif.
“Rakyat Malaka menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka pertama. Sudah saatnya hukum berbicara,” tegas Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS) saat dikonfirmasi di Betun.
Kasus ini menjadi batu ujian serius bagi Kejati NTT. Apakah hukum akan menembus tembok kekuasaan, atau kembali berhenti di pintu yang salah?
Warisan Busuk Kekuasaan, Beban Pemerintahan Baru
Tiga proyek ini bukan hanya soal uang. Ini soal pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Ketika rakyat Malaka hidup di bawah atap bocor, tanpa air bersih, tanpa layanan kesehatan layak, ada pihak yang diduga memperkaya diri dari derita itu.
Pemerintahan SBS–HMS kini mewarisi beban berat dan luka dalam. Namun keduanya bertekad membersihkan birokrasi Malaka dari praktik kotor masa lalu.
“Tidak boleh ada yang bermain dengan uang rakyat. Pemerintahan ini berdiri di atas moral dan integritas,” tegas Bupati SBS dalam beberapa kesempatan resmi.
Keadilan yang Dinanti
Malaka hari ini bukan sedang mencari kambing hitam. Malaka sedang mencari kebenaran yang hilang.
Rakyat sudah terlalu lama diam melihat uang mereka raib, sementara proyek-proyek besar hanya jadi tumpukan beton dan papan nama.
Kejati NTT kini memegang kunci. Dan rakyat menunggu: siapa yang berani disentuh, siapa yang dilindungi, dan siapa yang akhirnya masuk jeruji.
Karena bagi rakyat kecil di perbatasan selatan ini, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum tapi dosa terhadap kemanusiaan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
