Wakil Bupati Malaka Soroti Dinas Pendidikan: Terlalu Sibuk Urus Proyek, Lupa Kualitas Pendidikan

RAEBESINEWS.COM – Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka.

Ia menilai selama ini dinas tersebut lebih sibuk mengurusi proyek-proyek pembangunan fisik ketimbang memperhatikan nasib guru, kepala sekolah, serta kualitas pendidikan anak-anak di daerah perbatasan ini.

“Dinas Pendidikan tahun-tahun sebelumnya terlalu banyak urus proyek ketimbang urus para guru, kepala sekolah, fasilitas sekolah dan kualitas pendidikan anak-anak kita,” tegas Henri Melki Simu saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ketika Aparat Desa Nanin Menikmati Rumah Bantuan dan Warga Miskin Menanti di Rumah Reyot

Menurutnya, penempatan guru di berbagai sekolah juga tidak merata dan terkesan ada aroma kepentingan politik dalam proses rotasi dan distribusi guru.

“Penyebaran guru tidak bagus, banyak yang menumpuk di kota. Sekolah di daerah pedalaman kekurangan tenaga pengajar. Ada indikasi penempatan berdasarkan kedekatan, bukan kebutuhan lapangan,” lanjut Henri.

Data Krisis Pendidikan Malaka

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbudristek per 2024:

Dari total 420 SD dan SMP di Malaka, sekitar 37% kekurangan guru di bidang Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris.

63 sekolah dilaporkan mengalami kekosongan kepala sekolah definitif selama lebih dari satu tahun.

Rata-rata angka partisipasi murni (APM) SMP di Malaka hanya 58%, di bawah rata-rata Provinsi NTT yang mencapai 71%.

36% sekolah tidak memiliki akses air bersih, dan 42% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat.

Baca Juga: Desa Lasaen Tak Jalankan Program Kebersihan, Instruksi Bupati Malaka SBS Diacuhkan

Bupati dan Wabup Luncurkan Reformasi Pendidikan

Menanggapi kondisi tersebut, duet kepemimpinan Bupati dr. Stefanus Bria Seran dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (SBS-HMS) berkomitmen melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh.

Program prioritas SBS-HMS:

1. Reformasi distribusi guru berbasis peta kebutuhan riil per kecamatan.

2. Pemetaan ulang sekolah rusak dan intervensi anggaran APBD 2025 untuk renovasi prioritas.

3. Penataan ulang manajemen Dinas Pendidikan, termasuk audit proyek-proyek sebelumnya.

4. Pembukaan jalur aduan guru dan kepala sekolah yang merasa dirugikan atau ditekan secara politis.

Baca Juga: Bupati Malaka Tegas Soal Dugaan Data Fiktif PPPK: “Kalau Ketahuan, Itu Pidana”

“Kami tidak ingin anak-anak Malaka jadi korban kebijakan yang keliru. Pendidikan harus jadi fondasi utama pembangunan,” ujar Bupati Stefanus Bria Seran dalam rapat koordinasi OPD, akhir Maret lalu.

Tantangan ke Depan

Namun, pembenahan ini tidak mudah. Banyak persoalan menahun, termasuk minimnya anggaran pendidikan yang ideal. Pada tahun anggaran 2024, belanja pendidikan hanya mencapai 18% dari total APBD Malaka, masih di bawah amanat nasional sebesar 20%.

Warga pun berharap perubahan ini benar-benar terjadi, bukan sekadar janji politik.

“Kami di perbatasan berharap ada guru tetap, bukan yang datang tiga hari lalu hilang seminggu,” ujar Yuliana Bere, orang tua murid di SD Inpres Alas Selatan.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.