RAEBESINEWS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melontarkan satu ambisi besar: membangun Sekolah Rakyat di 100 titik di Indonesia dalam rentang 2025–2026. Namun, di balik semangat perubahan itu, sejumlah keraguan mulai menyeruak di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
“Jika kita bicara 100 lokasi dan 340 rombongan belajar, dengan asumsi tiap rombel diisi 25 siswa, maka totalnya sekitar 8.850 siswa,” papar Gus Ipul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (20/5/2025). “Tapi ini baru asumsi awal. Bisa saja nanti jumlah siswa melewati angka 10.000.”
Baca Juga: Komitmen Pendidikan: Wabup Henri Simu Resmikan Hibah Lahan 15 Hektare di Laleten
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diajukan mencapai Rp 2,3 triliun. Rinciannya cukup detail: Rp 487,14 miliar dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana—mulai dari laboratorium, komputer, hingga asrama dan dapur.
Untuk penyusunan kurikulum, pemerintah mematok angka Rp 3,66 miliar. Dan kebutuhan terbesar datang dari sektor tenaga pengajar dan pendidik: Rp 1,11 triliun.
Gus Ipul mengaku optimis. Ia menargetkan infrastruktur di lapangan rampung akhir Juni atau awal Juli tahun ini. Persiapan kurikulum masih berproses, dan koordinasi lintas lembaga—termasuk Dikdasmen, PANRB, dan BKN—terus dilakukan.
Baca Juga: Komitmen Pendidikan: Wabup Henri Simu Resmikan Hibah Lahan 15 Hektare di Laleten
Namun, di sisi lain meja rapat, nada skeptis terdengar.
Anggota Komisi VIII DPR, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengangkat tangan dengan nada kritis. “Kami mendukung program Sekolah Rakyat. Tapi harus saya tegaskan, sampai hari ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR,” ujarnya. “Kalau program ini sudah mulai jalan tanpa restu DPR, itu melanggar tata cara penganggaran negara.”
Kariyasa juga menyoroti skala program yang dinilainya terlalu kecil. Ia mengutip data BPS: sekitar 28 juta warga Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan—sekitar 9 persen dari total populasi. Jumlah siswa Sekolah Rakyat yang hanya 8.850, menurutnya, terlalu sedikit untuk memberi dampak signifikan.
Baca Juga: Bimo Wijayanto Bergabung ke Kemenkeu, Siap Benahi Sistem Perpajakan Nasional
“Kita tidak bisa terus-menerus mengatasi kemiskinan hanya dengan bansos,” tegasnya. “Pendidikan adalah kunci. Tapi program ini butuh sinergi—dengan swasta, dengan daerah—agar berjalan benar-benar efektif.”
Gus Ipul, dalam berbagai kesempatan, menggambarkan Sekolah Rakyat sebagai ruang alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tapi untuk melangkah ke tahap berikutnya, ia perlu satu hal yang belum ia kantongi: restu politik dari parlemen.
Kini, bola ada di tangan DPR. Apakah mimpi besar membangun Sekolah Rakyat akan menyala, atau justru padam di meja anggaran?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
