RaebesiNews.com – Di negeri ini, aktivisme seharusnya menjadi suara nurani, bukan alat transaksi. Namun di tengah idealisme yang semestinya murni, justru muncul kenyataan getir: sekelompok mahasiswa asal Malaka lebih sibuk berteriak soal rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati ketimbang membela rakyat yang dirampas hak dasarnya oleh dugaan korupsi.
Baru-baru ini di Jakarta, sekelompok mahasiswa berencana menggelar aksi di depan Kementerian Dalam Negeri. Tuntutannya: Bupati dan Wakil Bupati Malaka diminta segera menempati rumah jabatan. Sekilas, mereka tampak peduli pada simbol kenegaraan dan etika birokrasi. Tapi pertanyaannya: benarkah mereka peduli pada rakyat, atau hanya menjalankan misi tertentu?
Fakta Rumah Jabatan: Belum Layak Huni karena Lalai Pemerintah Sebelumnya
Rumah jabatan saat ini memang belum ditempati. Tapi bukan karena enggan atau lalai. Pemerintahan SBS-HMS justru sedang menyusun rencana anggaran bersama DPRD, sebab tidak ada satupun rupiah yang dialokasikan pemerintahan sebelumnya untuk renovasi maupun pengadaan barang rumah jabatan pada tahun anggaran 2025.
Jika para aktivis benar-benar kritis, mereka seharusnya mempertanyakan kenapa mantan bupati Simon Nahak dan kroninya tidak menyiapkan satu sen pun untuk transisi pemerintahan. Alih-alih bersuara ke belakang, mereka memilih menyerang ke depan.
Ketika Aktivis Diam Soal Korupsi, Tapi Ribut Soal Sofa Kosong
Yang lebih menyakitkan adalah diamnya mereka terhadap kasus-kasus besar yang benar-benar merugikan rakyat. Di tengah derita warga akibat gagal panen, buruknya sanitasi, dan tidak adanya layanan kesehatan memadai, para aktivis ini justru memilih jadi penjaga gorden rumah jabatan.
Kenapa kalian begitu semangat bicara soal rumah jabatan, tapi tak pernah menyentuh isu-isu krusial yang langsung menyangkut nasib rakyat kecil?
Apakah mikrofon kalian hanya menyala saat ada sponsor?
Janganlah menjual idealisme demi relasi dan posisi. Malaka tidak butuh aktivis basa-basi yang hanya tampil saat kamera menyala. Kami butuh anak muda yang bersuara lantang menentang korupsi dan kebusukan birokrasi.
“Aktivisme tanpa nurani hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan lama yang tak rela kehilangan panggung.”
Kalau kalian benar-benar aktivis, suarakan kebenaran. Tapi kalau kalian hanya operator politik, simpan saja megafonnya, rakyat sudah muak dengan kebisingan palsu.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
