Riset Unpad Ungkap Pertarungan Narasi Papua di Media Digital pada Pemilu 2019 dan 2024

RAEBESINEWS.COM – Media digital, terutama platform Twitter/X, menjadi arena utama pertarungan narasi politik terkait Papua dalam dua pemilu terakhir.

Fakta ini diungkap Kennorton Hutasoit dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Sumedang, Rabu (6/8/2025).

Dalam disertasinya, Hutasoit memadukan analisis media online, media sosial, dan wawancara elite untuk memetakan dinamika narasi antara kubu pro-NKRI dan Papua Merdeka.

Baca Juga: Unhas Perkuat Kompetensi Mahasiswa lewat Kuliah Terintegrasi Dunia Usaha dan Industri

Sidang promosi berdurasi dua jam ini dipimpin Dr. Dadang Sugiana, dengan Ketua Promotor Prof. Dr. Suwandi Sumartias, anggota promotor Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Dekan Fikom Unpad), guru besar Prof. Dr. Eni Maryani, serta oponen ahli Prof. Dr. Atwar Bajari, Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Dr. Agus Rahmat.

Pergeseran Aktor di Pemilu 2024

Penelitian dengan metode mixed-methods ini menemukan pergeseran signifikan konfigurasi aktor. Pada Pemilu 2019, narasi Papua didominasi elite politik formal.

Namun pada Pemilu 2024, dominasi beralih ke akun-akun anonim dan nonformal yang masif serta viral di media sosial.

Baca Juga: Prabowo Jadi Presiden Teraktif Kunjungi ITB Setelah Sukarno

“Terjadi polarisasi tajam antara narasi negara dan kelompok separatis, yang saling berebut makna melalui simbol, propaganda, dan retorika digital,” ujar Hutasoit, yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan di LPDS Jakarta.

Peran Media Online dan Media Sosial

Menggunakan analisis jejaring media sosial dan pendekatan semiotika sosial Halliday, Hutasoit menemukan bahwa media online cenderung mereproduksi narasi hegemonik negara.

Sebaliknya, media sosial menjadi ruang artikulatif yang memunculkan politik identitas dan trauma kolektif orang Papua.

Baca Juga: Kunjungi ITB, Prabowo Ajak Ilmuwan Fokus Kembangkan Riset Nasional

“Bentuk partisipasi politik digital baru berupa connective action muncul berkat kemajuan teknologi, ketidakadilan struktural, dan peran diaspora Papua di ranah global,” jelas jurnalis yang memulai karier sejak 2002 ini.

Model Teoretis Baru untuk Konflik Etnopolitik

Riset ini menghasilkan lima model teoretis, termasuk Model Connective Action Papua Merdeka yang memperluas teori gerakan sosial digital dalam konteks konflik etnopolitik.

Model ini dapat menjadi acuan untuk memahami digitalisasi gerakan separatis di wilayah konflik, sekaligus alat analisis bagi pemerintah dan aktivis untuk membangun ekosistem informasi yang adil dan inklusif.

Baca Juga: Langganan Juara, Desa Taaba Tampilkan Gapura Unik untuk HUT RI ke-80

Menurut Hutasoit, tantangan negara kini bukan hanya penguasaan wilayah fisik, tetapi juga pertarungan makna di ruang publik digital.

“Tanpa strategi komunikasi politik yang adil dan berbasis HAM, narasi Papua Merdeka akan terus menguat, bahkan mendapatkan momentum di platform internasional lewat solidaritas digital global,” tegasnya.

Rekomendasi Kebijakan Komunikasi

Hutasoit merekomendasikan arah kebijakan komunikasi yang fokus pada studi longitudinal generasi muda Papua di ruang digital, serta etnografi digital yang mengaitkan diskursus daring dengan realitas komunitas akar rumput.

“Dengan begitu, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat merumuskan strategi komunikasi politik digital yang transformatif dan berkeadilan sosial,” pungkasnya.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.