RaebesiNews.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran (SBS), menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Anggaran daerah perlu diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, mulai dari pelayanan kesehatan, pengembangan pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga penanganan bencana.
Penegasan tersebut disampaikan SBS dalam sambutannya pada pembukaan Sidang APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Malaka, Betun, Selasa (27/10/2026).
Dalam arahannya, SBS menekankan bahwa pembahasan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat dan persoalan yang dihadapi daerah. APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen penting untuk memastikan kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Kesehatan Menjadi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas yang ditekankan SBS. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Kebijakan anggaran di sektor ini perlu diarahkan untuk mendukung tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, mudah dijangkau, dan mampu menjawab kebutuhan warga. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung produktivitas dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Malaka.
Karena itu, pengalokasian anggaran kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertanian untuk Mengoptimalkan Potensi Lahan Malaka
Selain kesehatan, pertanian menjadi sektor strategis yang perlu memperoleh perhatian dalam APBD 2027.
Kabupaten Malaka memiliki potensi lahan yang subur. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekonomi keluarga, dan membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang membantu petani mengolah lahan secara produktif. Dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga potensi pertanian yang dimiliki daerah tidak berhenti sebagai keunggulan alam, tetapi benar-benar menghasilkan nilai ekonomi.
Penguatan sektor pertanian juga memiliki arti penting dalam menjaga ketahanan pangan. Ketika petani mampu memanfaatkan lahan dengan baik dan meningkatkan hasil produksi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh keluarga petani, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas.
Dengan demikian, pembangunan pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Malaka.
Jalan dan Jembatan Menjadi Penggerak Aktivitas Ekonomi
Prioritas berikutnya adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.
SBS menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai karena jalan dan jembatan mendukung berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Kondisi jalan yang layak dapat memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian. Sementara itu, jembatan yang berfungsi baik membantu menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses.
Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, infrastruktur yang memadai bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan kebutuhan penting untuk memperoleh pelayanan publik, memasarkan hasil produksi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Oleh karena itu, penentuan prioritas pembangunan jalan dan jembatan perlu memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur yang ada, serta dampaknya terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penanganan Bencana Tidak Boleh Diabaikan
Dalam arahannya, SBS juga menyoroti pentingnya penanganan bencana. Gempa bumi, banjir, dan kebakaran merupakan jenis bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar serta mengancam keselamatan masyarakat.
Ketika bencana terjadi, masyarakat sering kali menghadapi situasi darurat yang tidak dapat ditangani hanya dengan kemampuan sendiri. Kerusakan rumah, kehilangan harta benda, dan terganggunya aktivitas kehidupan membutuhkan respons yang cepat serta dukungan yang terkoordinasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kemampuan penanganan darurat, serta menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Penanganan bencana harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui persiapan dan pencegahan untuk mengurangi risiko serta dampak yang mungkin ditimbulkan.
Dalam konteks penyusunan APBD 2027, kebutuhan penanganan bencana perlu diperhitungkan secara cermat agar pemerintah memiliki kemampuan merespons keadaan darurat dengan lebih baik.
Evaluasi Aset Kendaraan untuk Pelayanan Air Bersih
SBS juga menyinggung persoalan kendaraan operasional yang sebelumnya disediakan untuk mendukung pelayanan air bersih bagi masyarakat, terutama warga di desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Persoalan pemanfaatan aset tersebut menjadi perhatian karena fasilitas pemerintah yang dibeli menggunakan anggaran publik semestinya dapat digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kendaraan operasional untuk mendukung distribusi air bersih memiliki peran penting, khususnya ketika masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air. Apabila aset tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal atau mengalami kerusakan, pelayanan kepada warga berpotensi terganggu.
Karena itu, pengelolaan aset pemerintah perlu dilakukan secara tertib, disertai pemeliharaan dan evaluasi pemanfaatan. Langkah tersebut penting agar belanja pemerintah tidak berhenti pada pengadaan barang, tetapi berlanjut pada pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa perencanaan anggaran harus diikuti dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik agar setiap fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara maksimal.
APBD Harus Berorientasi pada Manfaat Nyata
Berbagai sektor yang disoroti SBS menunjukkan bahwa penyusunan APBD membutuhkan penentuan prioritas yang jelas. Kesehatan menyangkut kualitas hidup masyarakat, pertanian berkaitan dengan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga, infrastruktur mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi, sedangkan penanganan bencana berhubungan langsung dengan keselamatan warga.
Keempat sektor tersebut membutuhkan perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Pembahasan APBD bersama DPRD menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran perlu memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kabupaten Malaka diharapkan tidak hanya terlihat melalui berbagai program dan proyek fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut menjawab persoalan rakyat. Kesehatan yang lebih baik, pertanian yang produktif, jalan dan jembatan yang layak, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari pembangunan yang berpihak pada masyarakat Malaka.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
