RaebesiNews.com – Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH—atau yang akrab disapa SBS—tak mampu menyembunyikan kegeramannya.
Pasalnya, ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Malaka mangkir dari apel pemeriksaan yang digelar untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan administrasi, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Data yang dihimpun menunjukkan, hingga hari ketiga pelaksanaan apel, baru 761 dari total 1.184 unit kendaraan dinas yang hadir dan terverifikasi.
Baca Juga: Dalam Pelukan Waktu dan Kasih Ibu: Kisah Henri Melki Simu yang Bertumbuh dari Rumah Tua di Betun
Artinya, sebanyak 424 kendaraan atau 35,73 persen masih belum menampakkan diri.
“Memalukan! Aparat ASN dan para pejabat tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Padahal sudah dianggarkan setiap tahun lewat APBD. Ini bukan soal teknis, ini soal tabiat yang dibiarkan tumbuh dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Bupati SBS dengan nada kecewa.
Pemeriksaan ini sebenarnya merupakan langkah pembenahan internal untuk menertibkan aset dan memastikan semua kendaraan dinas dalam kondisi layak, lengkap administrasinya, serta taat pajak.
Baca Juga: Prabowo Siap Hapus Utang Petani dan Nelayan: Akhiri Jerat Rentenir dan Pinjol
Namun, minimnya kehadiran justru membuka fakta lain: masih banyak ASN dan pejabat yang abai terhadap tanggung jawab sebagai pengguna fasilitas negara.
Kritik pun datang dari masyarakat. Seorang warga Malaka Barat menyuarakan kekesalannya.
“Kami yang masyarakat biasa saja setia bayar pajak. Tapi justru ASN dan pejabat yang dapat fasilitas dari negara, malah tidak patuh. Ini tidak adil,” ujarnya.
Baca Juga: Burung Tidak Punya Kebun Tapi Tidak Mati Kelaparan: Pesan Bijak Bupati SBS untuk Pejabat Malaka
Di bawah kepemimpinan SBS dan wakilnya, Henri Melki Simu (HMS), Pemkab Malaka menyatakan tidak akan tinggal diam.
Tindakan tegas disiapkan bagi OPD maupun individu yang tidak menghadirkan kendaraan tanpa alasan jelas. Ketidakpatuhan seperti ini dianggap mencederai kepercayaan publik dan mencoreng wajah birokrasi daerah.
Apel kendaraan dinas semestinya jadi cermin akuntabilitas dan kedisiplinan. Namun jika lebih dari sepertiga unit kendaraan absen tanpa keterangan, publik berhak bertanya: di mana tanggung jawab para abdi negara?***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RaebesiNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
