RaebesiNews.com – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), kembali menegaskan arah kebijakan kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS): dua tahun pertama adalah masa membenahi kebutuhan dasar rakyat.
Bagi SBS, membangun bukan sekadar mendirikan gedung atau mempercantik wajah kota. Membangun, katanya, adalah memastikan rakyat mendapatkan hak paling mendasar, sehat dan mampu bertani dengan layak.
Kesehatan Gratis, Dokter Ahli Ditambah
Fokus pertama SBS HMS adalah pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas. Program ini bukan hanya slogan, melainkan komitmen konkret dengan menghadirkan dokter-dokter ahli.
“Sekarang sudah ada 18 dokter ahli,” tegas SBS.
Langkah ini dinilai strategis. Kabupaten Malaka yang selama ini kerap bergulat dengan keterbatasan tenaga medis spesialis, kini perlahan mulai berbenah. Pelayanan dan pengobatan gratis cukup dengan menunjukkan e-KTP menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.
SBS memahami, kesehatan adalah fondasi. Tanpa tubuh yang sehat, anak-anak sulit belajar dengan baik, petani sulit bekerja maksimal, dan roda ekonomi tak akan berputar optimal.
Pertanian Jadi Nafas Kedua
Fokus kedua adalah pertanian, sektor yang menjadi urat nadi ekonomi Malaka. Pemerintah daerah membenahi saluran irigasi untuk memastikan sawah-sawah rakyat tetap produktif. Selain itu, program balik tanah gratis menjadi angin segar bagi para petani.
Tidak berhenti di situ, SBS HMS juga membagikan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta menghadirkan tenaga pendamping di lapangan.
Bagi SBS, membantu petani bukan sekadar urusan musim tanam, melainkan investasi jangka panjang. Ketahanan pangan daerah harus diperkuat dari hulunya: air tersedia, lahan siap olah, sarana cukup, dan pendampingan berkelanjutan.
“Kalau rakyat kuat di pertanian, Malaka akan berdiri di atas kakinya sendiri,” demikian semangat yang kerap ia sampaikan.
Kantor Bupati? Tahun Ketiga
Menariknya, di tengah berbagai kebutuhan pemerintahan, SBS justru memilih menunda penggunaan kantor bupati yang baru. Ia memastikan, Pemkab Malaka baru akan menggunakannya pada tahun ketiga masa kepemimpinan mereka.
“Saat ini kantor belum selesai dibangun. Selesai menurut PPK itu secara kontrak kerja. Namun secara utilitas belum, karena air belum ada, jalan masuk belum ada, mebeler juga belum ada,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sebelum masa jabatan berakhir, ia dan HMS akan berkantor di gedung baru tersebut. Namun bukan itu yang menjadi prioritas utama saat ini.
Ada alasan etis di balik keputusan tersebut.
SBS mengaku tidak ingin masyarakat menilai dirinya lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibanding kebutuhan rakyat.
“Secara etika seorang pemimpin tidak boleh begitu. Masa dia tidur dan berkantor di gedung yang mewah, lalu rakyatnya jalan di atas jalan yang rusak?” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan moral: jabatan bukan untuk memanjakan diri, tetapi untuk melayani.
Politik Etika dan Simbol Kepemimpinan
Dalam konteks politik lokal, sikap SBS ini menjadi simbol penting. Ia ingin menunjukkan bahwa urutan prioritas adalah cermin nilai kepemimpinan. Rakyat didahulukan, fasilitas pejabat menyusul.
Di tengah tuntutan pembangunan fisik yang kerap menjadi ukuran keberhasilan, SBS HMS memilih menegaskan bahwa pembangunan manusia dan ketahanan pangan adalah fondasi utama.
Tahun pertama dan kedua difokuskan pada kebutuhan dasar. Tahun ketiga, ketika pelayanan kesehatan dan pertanian sudah berjalan stabil, barulah infrastruktur pemerintahan disempurnakan.
Bagi sebagian orang, ini mungkin pilihan yang sederhana. Namun bagi masyarakat Malaka yang setiap hari bergulat dengan kebutuhan riil, berobat, mengolah sawah, mencari penghidupan, kebijakan seperti ini terasa konkret.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya soal gedung megah dan seremoni. Ia diukur dari seberapa jauh kebijakan menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.
Dan SBS ingin memastikan, sebelum masa jabatannya bersama HMS berakhir, rakyat Malaka bisa berkata: pemimpinnya lebih dulu membangun kehidupan mereka, baru membangun kantornya sendiri.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
