SBS–HMS dan Kebijakan Kebun Gratis: Petani Tidak Dibiarkan Berjuang Sendiri

RaebesiNews.com – Sektor pertanian menjadi urat nadi kehidupan mayoritas masyarakat Kabupaten Malaka. Memahami hal tersebut, SBS–HMS menjadikan program kebun gratis sebagai salah satu prioritas strategis untuk memperkuat ekonomi petani dan ketahanan pangan daerah.

Program kebun gratis diwujudkan melalui pengolahan lahan pertanian milik warga tanpa dipungut biaya. Pemerintah daerah menurunkan alat dan mesin pertanian, membantu pengolahan tanah menjelang musim tanam jagung dan komoditas pangan lainnya. Bagi petani kecil, kebijakan ini sangat berarti karena mampu mengurangi biaya produksi yang selama ini menjadi kendala utama.

Tidak hanya itu, perbaikan saluran irigasi juga dilakukan secara bertahap. Dengan dukungan Bendung Benenain dan jaringan irigasi yang berfungsi baik, lahan pertanian di Malaka kini dapat ditanami hingga tiga kali dalam setahun. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan pendapatan petani.

Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Para PPL aktif mendampingi petani, mulai dari pemilihan bibit, pola tanam, hingga pengendalian hama. Kehadiran pemerintah di tengah sawah dan kebun menjadi simbol bahwa petani tidak dibiarkan berjuang sendiri.

SBS menegaskan bahwa petani adalah pahlawan pangan daerah. “Jika petani sejahtera, Malaka akan kuat,” ujarnya dalam berbagai dialog bersama kelompok tani. HMS pun menambahkan bahwa pertanian harus dikelola dengan pendekatan modern, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Program kebun gratis bukan hanya kebijakan teknis, melainkan keberpihakan nyata. Ia mengangkat martabat petani, memperkuat ekonomi desa, dan memastikan bahwa pembangunan daerah bertumpu pada kekuatan rakyatnya sendiri.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.