RaebesiNews.com – Kabupaten Malaka merupakan wilayah hilir dan muara dari sejumlah sungai besar di Pulau Timor. Kondisi geografis ini menjadikan Malaka memiliki risiko banjir yang cukup tinggi, terutama saat curah hujan meningkat. Menyadari hal tersebut, pemerintah SBS–HMS menempatkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sebagai prioritas penting.
Sejak awal kepemimpinan, Bupati Stefanus Bria Seran menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menciptakan bencana baru bagi rakyat. Infrastruktur harus melindungi, bukan memperparah risiko lingkungan. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengendalian banjir.
Normalisasi sungai dan perbaikan drainase dilakukan di berbagai titik rawan. Saluran air yang tersumbat sedimentasi dibersihkan agar aliran air kembali lancar. Tanggul dan jalur pengaman diperkuat untuk melindungi permukiman dan lahan pertanian.
Pemerintah daerah juga menerapkan pendekatan lintas sektor. Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, dan instansi terkait bekerja bersama agar pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan alam. Aspek ekologis menjadi bagian penting dari perencanaan.
Wakil Bupati HMS menegaskan bahwa pengendalian banjir bukan hanya soal bangunan fisik. Kesadaran masyarakat menjaga sungai dan drainase juga sangat menentukan. Karena itu, pemerintah melibatkan warga dalam upaya pencegahan.
Dengan infrastruktur pengendalian banjir yang lebih baik, pemerintah berharap risiko kerugian akibat bencana dapat ditekan dan rakyat Malaka merasa lebih aman.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
