Era SBS–HMS, Pengelolaan Keuangan Daerah Malaka Semakin Transparan dan Tertib

RaebesiNews.com – Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem transaksi keuangan non-tunai berbasis Cash Management System (CMS) pada seluruh aktivitas keuangan daerah.

Seluruh transaksi keuangan, baik belanja operasional maupun kegiatan pembangunan, kini dilakukan melalui transfer bank. Kebijakan ini meniadakan praktik pembayaran tunai dan memastikan setiap aliran dana tercatat secara digital, terukur, serta dapat ditelusuri dengan jelas. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penerapan CMS menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menutup celah terjadinya penyimpangan anggaran. Sistem ini secara otomatis mencatat waktu, nilai transaksi, serta pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan akurasi laporan keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan internal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain meningkatkan transparansi, penggunaan sistem keuangan berbasis perbankan juga mendorong disiplin anggaran. Setiap OPD diwajibkan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketertiban administrasi serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya.

Dari sisi pengawasan eksternal, sistem CMS mempermudah proses pemeriksaan dan audit oleh lembaga berwenang. Seluruh data transaksi tersimpan secara terintegrasi dan dapat diakses sesuai ketentuan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas publik serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kebijakan ini, pemerintahan SBS–HMS menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Malaka tidak hanya berfokus pada output fisik semata, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi dan ketertiban keuangan menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Malaka.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.